BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Proses pemindahan halte BRT Trans Jateng yang terletak di depan MAN Purbalingga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Walaupun demikian, rencana ini tidak sepenuhnya terhenti. Pemerintah daerah berencana untuk mengajukan pembiayaan baru pada tahun 2028.
Di tengah ketidakpastian tersebut, pengelola BRT Trans Jateng telah memberikan izin kepada pihak sekolah untuk melakukan pergeseran lokasi halte dengan biaya yang ditanggung secara mandiri.
Wacana mengenai pemindahan halte ini berawal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kanal Lapor Mas Bup.
Para warga mengusulkan agar halte tersebut digeser ke arah selatan, sehingga lokasi halte yang lama dapat dimanfaatkan sebagai area transit penjemputan siswa oleh wali murid.
Usulan ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kenyamanan dan aksesibilitas siswa dalam proses belajar-mengajar.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Sunarno, menjelaskan bahwa hasil komunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa usulan pemindahan halte baru hanya dapat dianggarkan pada tahun 2028.
“Menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, pihak pengelola BRT Trans Jateng akhirnya memberikan kewenangan kepada MAN Purbalingga. Pihak sekolah diperbolehkan melakukan pergeseran lokasi halte lebih awal, dengan catatan seluruh biayanya ditanggung secara mandiri,” ujarnya pada Jumat (26/6/2026).
Kendati ada opsi untuk melakukan pemindahan secara mandiri, Sunarno menekankan pentingnya integrasi antara halte baru yang akan dibangun dan halte milik MAN Purbalingga.
Jika semua berjalan sesuai rencana, desain pemindahan akan memastikan bahwa halte baru dapat tersambung langsung dengan sistem transportasi BRT Trans Jateng yang sudah ada.
Integrasi ini diharapkan akan mempermudah akses siswa sekaligus meningkatkan kenyamanan mobilitas mereka saat berangkat dan pulang sekolah.
Di sisi lain, wacana pemindahan halte ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menentukan kebijakan publik di daerah mereka.
Melalui saluran komunikasi seperti Lapor Mas Bup, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah daerah.
Ini merupakan langkah positif dalam membangun dialog antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan publik.
Namun demikian, tantangan anggaran menjadi isu sentral yang harus dihadapi dalam mewujudkan rencana pemindahan ini.
Dengan anggaran pemerintah yang terbatas dan berbagai kebutuhan lainnya yang juga mendesak, tidak jarang prioritas anggaran menjadi hal yang rumit untuk dikelola. (alw/stch/dda)
