BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pendapa Dipokusumo, Jumat (13/2/2026), menjadi ruang penting bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap arah pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, isu penertiban pedagang kaki lima (PKL) mencuat dan memantik perhatian serius.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dinilai perlu bersikap lebih tegas menyikapi maraknya PKL yang berjualan di sejumlah titik strategis kota.
Sorotan tajam disampaikan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Purbalingga, Trisnanto.
Ia menilai keberadaan PKL yang semakin menjamur telah melampaui batas kewajaran dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Bahkan, menurutnya, para pedagang kini sudah berjualan di pinggir Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Taman Kota Usman Janantin.
Lokasi tersebut merupakan salah satu ruang publik yang menjadi pusat aktivitas warga, sehingga keberadaan lapak di tepi jalan dinilai membahayakan keselamatan baik bagi pedagang maupun pengguna jalan.
Trisnanto menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Selain membahayakan karena berada di badan atau pinggir jalan, keberadaan PKL yang tidak tertata juga berpotensi merusak wajah kota.
Ia meminta Pemkab berani mengambil langkah tegas tanpa kompromi.
Menurutnya, ketegasan diperlukan agar penataan kota dapat berjalan sesuai rencana pembangunan yang telah disusun.
Ia mengingatkan bahwa pembiaran hanya akan membuat persoalan semakin kompleks dan sulit dikendalikan di kemudian hari.
Forum tersebut dibuka langsung oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
RKPD, menurutnya, harus selaras dengan arah pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat Purbalingga.
Tahun 2027 disebut sebagai fase penting dalam pencapaian visi RPJMD, dengan tema Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.
Pemerintah daerah akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pada peningkatan kualitas jalan, pengelolaan persampahan dan sanitasi, penyediaan air bersih, penguatan sistem kebencanaan, hingga penataan kawasan kumuh.
Bupati menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks itulah, penataan PKL menjadi relevan. Penegakan aturan dan penataan ruang publik merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.
Pemerintah perlu mencari solusi yang tidak hanya menitikberatkan pada penertiban, tetapi juga menyediakan alternatif lokasi usaha yang layak dan representatif.
Dengan pendekatan yang terencana, penataan PKL justru dapat menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan tanpa mengorbankan ketertiban dan estetika kota.
Di sektor pariwisata, Pemkab mendorong penguatan konektivitas antar destinasi serta integrasi dengan ekonomi kreatif dan kuliner lokal.
Branding Purbalingga sebagai destinasi NEWA atau Nature, Eco, Wellness, and Adventure Tourism terus diperkuat.
Konsep ini menekankan potensi alam, ekowisata, kebugaran, serta wisata petualangan sebagai daya tarik utama daerah.
Namun, keberhasilan branding tersebut tentu harus ditunjang dengan tata kota yang tertib, bersih, dan nyaman.
Penataan PKL menjadi salah satu elemen penting agar wajah kota selaras dengan citra destinasi wisata yang ingin dibangun.
Dalam forum itu pula, Bupati memaparkan delapan indikator kinerja utama daerah tahun 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran 11,86 hingga 11,36 persen.
Pertumbuhan ekonomi dipatok antara 5,1 sampai 6,1 persen. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun menjadi 4,5 hingga 4,33 persen.
Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 72,35 dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 83,5.
Target-target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
Forum konsultasi publik menjadi wadah partisipatif agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga dipahami dan disepakati bersama oleh berbagai pemangku kepentingan.
Dengan melibatkan unsur masyarakat, pemerintah berharap kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan implementatif. (tya/stch/dda)
