BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Center of Reform on Economics (Core) mengungkapkan bahwa biaya untuk memulihkan infrastruktur fisik yang rusak akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, diperkirakan mencapai lebih dari Rp 77,4 triliun.
Estimasi tersebut berdasarkan data kerusakan infrastruktur fisik yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Desember 2025.
Dalam riset bertajuk “Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera,” Core menyatakan bahwa jumlah ini jauh melampaui dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp 60 triliun untuk mendukung pemulihan di ketiga wilayah tersebut.
“Angka estimasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp 60 Triliun,” demikian bunyi keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (28/12).
Meskipun angka estimasi ini sudah terbilang besar, Core menekankan bahwa nominal tersebut masih mungkin berada di bawah angka sesungguhnya karena kondisi lapangan yang terus berubah dan dinamis.
Core mengemukakan bahwa alokasi dana sebesar Rp 60 triliun tidak akan mencukupi untuk memulihkan kembali Sumatera ke kondisi semula. Hal ini karena estimasi biaya Rp 77,4 triliun belum memasukkan komponen kerugian non-fisik.
Kerugian non-fisik ini timbul dari berkurangnya produktivitas tenaga kerja akibat terhambatnya aktivitas ekonomi lokal.
Aktivitas ekonomi yang terpengaruh meliputi perdagangan di pasar tradisional dan ritel modern, produksi industri kecil dan menengah (UMKM), serta penurunan kualitas kesehatan tenaga kerja aktif.
Selain itu, trauma psikis yang meningkat dan tekanan batin juga menyebabkan naiknya tingkat stres masyarakat.
Core menilai bahwa dampak non-fisik ini memerlukan biaya pemulihan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan infrastruktur fisik. Rumah tangga dan anak-anak juga turut merasakan beban dari mahalnya biaya pemulihan non-fisik.
Dengan jumlah anak dan remaja yang signifikan di ketiga provinsi terdampak, diperlukan dana besar untuk mengejar ketertinggalan dalam proses belajar-mengajar mereka.
Pemulihan infrastruktur fisik yang tidak maksimal, ditambah dengan dukungan pengiriman guru dan tenaga kesehatan yang terbatas serta tenaga relawan yang minim, diyakini akan mempengaruhi proses pemulihan trauma bagi anak-anak dan remaja.
“Lebih jauh, hal ini berpotensi memengaruhi kualitas kognitif anak-anak di daerah terdampak dalam beberapa tahun ke depan,” pungkas Core dalam riset tersebut.
Kondisi pasca-bencana di ketiga provinsi ini memang sangat menantang. Pemerintah pusat harus menghadapi kenyataan bahwa anggaran awal mungkin perlu ditinjau ulang agar dapat memenuhi kebutuhan rehabilitasi baik fisik maupun non-fisik secara optimal.
Ini menjadi penting mengingat dampak bencana tidak hanya pada aspek infrastruktur tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Seiring dengan upaya pemulihan infrastruktur fisik seperti perbaikan jalan raya, jembatan, dan bangunan publik lainnya, perhatian juga perlu diberikan pada aspek sosial dan psikologis masyarakat terdampak.
Trauma psikis warga dapat berimbas panjang jika tidak segera ditangani dengan baik. Oleh karena itu penyediaan layanan konseling atau terapi psikologis menjadi krusial dalam upaya pemulihan total.
Di samping itu pendidikan anak-anak harus menjadi prioritas utama agar mereka tidak tertinggal jauh akibat terganggunya proses belajar-mengajar selama masa bencana.
Bantuan pendidikan tambahan seperti kelas remedial atau pelatihan khusus bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala ini.
Pemerintah daerah bersama organisasi sosial perlu bersinergi mengoptimalkan sumber daya demi mendukung pendidikan anak-anak di tengah keterbatasan fasilitas akibat bencana.
Demikian pula sektor kesehatan membutuhkan perhatian serius terutama dalam memastikan akses layanan kesehatan tersedia bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Penyediaan bantuan medis darurat hingga pelayanan kesehatan rutin harus dipastikan berjalan lancar agar tidak ada warga yang terabaikan kebutuhannya.
Selain itu penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM bisa menjadi langkah strategis dalam membangun kembali perekonomian daerah terdampak bencana.
Pemberian pinjaman lunak serta pelatihan kewirausahaan dapat mendorong kebangkitan sektor usaha mikro kecil menengah sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi setempat.
Secara keseluruhan tantangan pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memerlukan strategi komprehensif melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat daerah swasta hingga masyarakat sipil demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh warga terdampak. (*/fam)
