BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah memberikan perhatian serius terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Menara Teratai Purwokerto.
Penataan ini didorong oleh keinginan untuk menciptakan ruang publik yang rapi dan estetis, namun tetap mendukung ekonomi rakyat. Berbagai solusi inklusif terus dirancang agar keberadaan PKL dapat menjadi potensi ekonomi ketimbang masalah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugraha, menyoroti pentingnya penataan PKL yang tidak menghilangkan keberadaannya, tetapi mengintegrasikannya dengan cara yang fungsional dan estetis.
“Dengan penataan yang tepat, Menara Teratai dapat menjadi landmark ikonik sekaligus penggerak ekonomi lokal. Perlu dibuatkan space khusus yang terjangkau dan mudah diakses bagi PKL,” ujarnya.
Menara Teratai, sebagai ikon baru di Purwokerto dengan tinggi 117 meter dan memiliki lima lantai multifungsi, kini telah menjadi pusat wisata dan tempat interaksi publik yang ramai.
Namun, kawasan ini juga menghadapi tantangan dalam tata kelola ruang akibat ramainya aktivitas informal di sekitarnya.
Arinugraha menegaskan bahwa pengelolaan kawasan wisata harus melibatkan pendekatan partisipatif serta desain yang inklusif.
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan tersebut oleh BLUD Pariwisata Banyumas dan perencanaan ruang yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
Berbagai strategi telah disiapkan untuk menyelaraskan fungsi wisata dengan aktivitas ekonomi informal.
Di antaranya adalah relokasi PKL ke area yang lebih terorganisir namun tetap strategis. Selain itu, pembentukan paguyuban PKL diharapkan dapat menjadi wadah untuk koordinasi dan tanggung jawab bersama.
Pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, serta kebersihan juga akan diberikan kepada para pedagang. Penyediaan sarana pendukung seperti gerobak seragam, tenda estetis, hingga fasilitas sanitasi juga dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya penataan ini.
Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi berbasis lokasi untuk memantau sebaran dan aktivitas PKL secara real-time menjadi salah satu inovasi tambahan dalam strategi ini.
Pendekatan lain dalam perencanaan kota juga mendapat sorotan penting. Konsep seperti mixed-use development, zonasi fleksibel, urban acupuncture, serta smart urban management menjadi landasan integrasi PKL ke dalam ruang publik.
Pendekatan semacam ini telah terbukti efektif di berbagai kota besar seperti Seoul dan Bangkok. Bahkan di Yogyakarta sendiri, model penataan PKL ramah wisata telah membuahkan hasil positif.
Contoh sukses nasional lainnya adalah penataan Malioboro yang membuktikan bahwa keberadaan PKL dapat selaras dengan estetika kota jika dikelola dengan baik melalui kolaborasi antar pihak terkait.
Meski banyak strategi sudah dirancang, Ari Nugraha menekankan perlunya kajian lebih lanjut mengenai alasan PKL memilih trotoar sebagai lokasi berdagang saat ini, tingkat keterjangkauan area relokasi bagi mereka, serta kelayakan ekonomi dari shelter PKL yang direncanakan.
Kajian tersebut idealnya melibatkan akademisi, pemerintah daerah setempat, serta pelaku usaha kecil sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Penataan PKL bukan sekadar penertiban,” tegasnya lagi. “Ini adalah upaya menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam ruang publik.”
Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif ini, kawasan Menara Teratai berpotensi menjadi model nasional dalam menciptakan ruang publik inklusif mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*stch)
