BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menginformasikan bahwa hingga 27 Juni 2026, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 392 ribu ton.
Angka ini setara dengan 47,56 persen dari target nasional yang ditetapkan sebesar 828 ribu ton untuk tahun ini.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa realisasi penyaluran tersebut masih berjalan sesuai dengan rencana pemerintah yang telah disusun.
Maino menjelaskan bahwa dalam tahap selanjutnya, perhatian akan lebih difokuskan pada wilayah-wilayah yang dianggap paling membutuhkan intervensi guna menjaga stabilitas harga beras di pasar.
“Secara rata-rata, realisasi lebih dari 45 persen sudah cukup sesuai target yang ditetapkan. Namun memang ada beberapa skala prioritas yang harus diperhatikan, termasuk lokasi penyalurannya agar harga beras dan inflasi beras dapat lebih terkendali,” ungkap Maino.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa beras SPHP dapat didistribusikan melalui delapan jalur distribusi yang berbeda.
Namun saat ini, pemerintah memprioritaskan penyaluran melalui pasar rakyat, karena pasar ini menjadi acuan utama pergerakan harga beras di masyarakat.
“Ada delapan outlet terkait penyaluran SPHP, namun saat ini kami memprioritaskan pasar-pasar rakyat,” imbuhnya.
Permintaan untuk memperluas distribusi beras SPHP juga disampaikan oleh Maino kepada pemerintah daerah.
Ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memperluas jangkauan distribusi beras SPHP ke pasar-pasar di mana jumlah pedagang beras masih terbatas.
Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memperoleh beras dengan harga terjangkau dan stabil.
Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan bahwa perkembangan harga beras secara nasional saat ini masih relatif terkendali.
Menurutnya, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tingkat provinsi masih berada dalam batas wajar yang tidak mengkhawatirkan.
“Khusus untuk perkembangan harga beras, perubahan IPH tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara dengan masing-masing kenaikan sebesar 2,99 dan 2,93. Di provinsi-provinsi lainnya, kenaikannya masih berada di bawah angka tersebut,” jelas Ateng.
Ateng juga berharap bahwa percepatan distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat dapat menjaga pasokan yang ada serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh beras dengan harga sesuai acuan pemerintah.
Hal ini dianggap penting untuk menekan potensi kenaikan harga di daerah-daerah tertentu yang mulai mengalami gejolak terkait ketersediaan pangan.
Dengan langkah-langkah ini, Bapanas berharap dapat memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi di sektor pertanian. (*/stch/dda)
