BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Fenomena menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah dasar negeri semakin nyata di berbagai daerah. Di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar, sekolah negeri justru menghadapi tantangan besar dalam menarik siswa baru.
Sebaliknya, sekolah swasta dan madrasah justru semakin diminati meskipun biaya yang harus dikeluarkan orang tua tidak sedikit.
Di Desa Tritih Kulon, perbedaan minat itu sangat terlihat jelas. SD Negeri Tritih Kulon 7 yang berjarak hanya sekitar 100 meter dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Maarif NU mengalami kesulitan dalam memikat hati calon siswa dan orang tua mereka.
Sementara madrasah lebih dilirik karena dianggap menawarkan mutu dan fasilitas yang lebih baik, serta nilai tambah dalam pendidikan agama.
SD Negeri Tritih Kulon 7 hanya mampu menerima 28 siswa pada tahun ajaran ini, namun hingga pendaftaran ditutup, baru 25 anak yang mendaftar. Kepala sekolah Eni Riyati tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya akan kondisi ini. Ia mengakui bahwa sekolah negeri sering tertinggal dibandingkan dengan sekolah swasta dalam hal fasilitas dan daya tarik.
“Bangunan kami masih membutuhkan banyak perbaikan,” ujar Eni Riyati.
“Ruang kelas belum memadai dan kantin pun belum ada, padahal itu penting untuk kenyamanan belajar.”
Eni menjelaskan bahwa dana operasional sekolah yang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekolah negeri juga terikat oleh regulasi ketat ketika ingin menarik iuran tambahan dari wali murid.
“Kalau swasta bebas menarik biaya dan bisa membangun fasilitas sesuai kebutuhan,” ujarnya lagi.
“Kami? Harus rapat dengan komite dulu kalau ingin sekadar renovasi.”
Tantangan lain datang dari menurunnya angka kelahiran sebagai dampak Program Keluarga Berencana (KB) yang gencar digalakkan pemerintah dalam satu dekade terakhir. Ini menyebabkan jumlah anak usia masuk SD berkurang sementara jumlah sekolah tetap banyak.
Nurhayati, salah satu orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di MI Maarif NU, mengungkapkan bahwa ia rela membayar lebih asalkan mendapat pendidikan agama yang kuat untuk anaknya.
“Saya rela bayar lebih,” katanya tegas.
“Yang penting anak saya dapat pendidikan agama yang kuat.”
Ia menambahkan bahwa meski sekolah negeri gratis, fasilitasnya minim sehingga kurang memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi anak-anaknya.
“Kalau di madrasah ada ngaji, hafalan, shalat berjamaah,” sambungnya lagi.
“Mahal sedikit nggak apa-apa asal terjamin.”
Tren ini menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan dasar. Dahulu, sekolah negeri selalu menjadi pilihan utama karena gratis dan dianggap standar pemerintah.
Kini para orang tua lebih berani memilih swasta sepanjang ada jaminan mutu serta nilai tambah terutama dalam aspek pendidikan agama dan karakter.
“Anak-anak sekarang tantangannya besar,” tutup Nurhayati dengan penuh keyakinan.
“Saya lebih tenang kalau sekolahnya bisa bentuk akhlak juga bukan sekadar akademik.”
Kondisi serupa dialami oleh SDN 1 Rabak di Kecamatan Kalimanah yang sempat menjadi SD dengan jumlah siswa paling sedikit se-Kabupaten Purbalingga pada tahun ajaran 2019/2020 ketika tidak ada pendaftar sama sekali.
“Tahun 2017 total siswa kami hanya 38 orang,” kata Yusuf Insonroba seorang guru di SDN tersebut.
“Baru tahun ini agak membaik sudah ada 15 yang mendaftar.”
Agar tak kembali sepi para guru di SDN 1 Rabak turun langsung ke lapangan mengunjungi rumah-rumah warga untuk menawarkan program-program unggulan mereka seperti ekstrakurikuler hingga memberikan seragam dan alat tulis gratis kepada calon siswa baru.
“Kami nggak bisa duduk diam,” ujarnya penuh semangat.
“Kalau nggak jemput bola bisa-bisa tahun depan tidak ada murid lagi.”
Namun Yusuf tak menampik fakta bahwa keberadaan sekolah swasta serta madrasah jadi tantangan besar bagi mereka.
“Mereka lebih fleksibel dalam kelola dana bisa promosi besar-besaran bangunan mereka terlihat lebih meyakinkan,” tambah Yusuf dengan nada penuh keprihatinan. (rey/mnz/stch)
