BANYUMASEKSPRES.ID, Indonesia kembali mencatat deflasi sebesar 0,37% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Mei 2025. Ini menjadi deflasi ketiga sepanjang tahun setelah sebelumnya terjadi pada Januari sebesar -0,76% dan Februari sebesar -0,48%. Tren ini menimbulkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal peringatan serius terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, deflasi ini bukanlah indikasi positif, melainkan menjadi lampu kuning bagi prospek pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 yang diprediksi tak akan mencapai angka 5%.
“Ini sudah lampu kuning, ada gejala pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal II-2025,” kata Bhima, Senin (2/6/2025).
Bhima menegaskan bahwa deflasi yang berlarut menandakan adanya kehati-hatian dari masyarakat dalam membelanjakan uang. Hal ini justru memperlihatkan lemahnya sisi permintaan dalam perekonomian, bukan keberhasilan pengendalian inflasi seperti yang mungkin diasumsikan sebagian pihak.
“Ini bukan kesuksesan mengendalikan inflasi, tapi demand pull inflation-nya tidak bergerak naik. Artinya penduduk besar, tapi sebagian besar tahan belanja. Konsumsi rumah tangga yang lambat artinya ekonomi ke depan lebih menantang,” ucap Bhima.
Fenomena ini mencerminkan adanya tekanan besar di sektor konsumsi rumah tangga. Dengan mayoritas masyarakat menunda pembelian, kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi pun menjadi lebih rendah, yang memperparah tantangan ekonomi nasional.
Dari sisi lain, Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa akar permasalahan ini terletak pada minimnya penciptaan lapangan kerja. Tidak banyaknya peluang kerja yang tersedia membuat pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan, bahkan justru diperparah dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Karena banyak yang PHK, banyak masyarakat menahan pembelian dan kalau kita lihat mereka menggunakan tabungan untuk survival. Jadi menjadikan cadangan untuk membeli, tapi tidak dibelanjakan banyak-banyak,” imbuhnya.
Tauhid juga menyoroti bahwa masyarakat kini lebih memilih menyimpan dana untuk bertahan hidup daripada membelanjakan secara normal. Fenomena ini berujung pada penurunan daya beli yang mengganggu siklus konsumsi dan produksi.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret. Beberapa sektor penting seperti akomodasi, kuliner, hingga pariwisata yang selama ini menjadi motor pertumbuhan justru mengalami penurunan signifikan. Hal ini bisa berdampak pada penurunan pemasukan negara, apalagi jika sektor swasta juga melakukan efisiensi secara besar-besaran.
“Ini sebagai peringatan untuk pemerintah harus melakukan sesuatu. Penyebab utamanya kan beberapa sektor mengalami penurunan, akomodasi, makan minum, beberapa travel juga mengalami penurunan. Mungkin karena efisiensi (pemerintah) sehingga tidak ada income dari sektor swasta,” ucap Tauhid.
Tekanan terhadap perekonomian domestik semakin nyata dengan meningkatnya angka PHK. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, sejak awal tahun hingga Maret 2025, tercatat 73.992 peserta berhenti karena terkena PHK. Sepanjang tahun 2024 saja, sebanyak 257.471 peserta tercatat keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena alasan serupa.
Angka tersebut mencerminkan betapa seriusnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Ketika lapangan kerja terus menyusut dan daya beli masyarakat semakin melemah, maka tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin berat untuk ditahan.
Situasi ini menuntut kebijakan ekonomi yang lebih tanggap dan berpihak pada pemulihan daya beli. Pemerintah didorong untuk memulihkan iklim usaha dan mendongkrak konsumsi dengan langkah strategis agar ekonomi domestik tidak terus melambat.
Dengan kondisi di mana inflasi bukan lagi menjadi ancaman utama, namun justru deflasi yang kini mengintai, pendekatan kebijakan moneter maupun fiskal perlu diarahkan pada stimulus yang langsung menyentuh sektor konsumsi dan ketenagakerjaan.
Masyarakat saat ini menghadapi dilema antara menjaga kestabilan keuangan pribadi dan memenuhi kebutuhan dasar. Banyak yang memilih menunda konsumsi sekunder hingga situasi ekonomi membaik.
Hal ini mempertegas bahwa pemulihan ekonomi tidak cukup hanya dari sisi makro, tapi juga harus dirasakan oleh masyarakat secara langsung di level mikro. (WAN)
