BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya terhadap dugaan praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo bahkan menyebut pihak yang mengambil keuntungan dari anggaran program untuk anak-anak sebagai orang biadab dan tidak pantas dihormati.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPD-DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan bahwa dugaan korupsi dalam program MBG bukan sekadar persoalan hukum.
Menurutnya, tindakan mengambil keuntungan dari program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak juga menyangkut persoalan kemanusiaan.
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Kasus dugaan korupsi dalam program MBG saat ini tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Salah satu nama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Proses hukum tersebut masih berjalan dan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawasi penggunaan anggaran program MBG.
Prabowo menilai dugaan praktik korupsi dalam program tersebut sangat serius karena MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak.
Menurutnya, tidak semestinya anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas gizi justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Presiden menilai tindakan korupsi terhadap anggaran makanan untuk anak-anak memiliki persoalan moral yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa program MBG seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.
“Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan,” cetus Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap praktik penyalahgunaan anggaran dalam program unggulannya.
Prabowo juga memastikan persoalan hukum akan tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah tidak berencana menghentikan program MBG meskipun terdapat kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Prabowo memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Program tersebut dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekaligus menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah stunting di Indonesia.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak ingin masih ada anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.
Ia menyebut angka stunting di sejumlah wilayah masih menjadi persoalan yang harus ditangani.
“Program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen anak-anak kita,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah memilih memperbaiki pelaksanaan program daripada menghentikannya.
Evaluasi terhadap sistem dan penggunaan anggaran akan dilakukan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih efektif.
Prabowo mengatakan program MBG akan terus dijalankan dengan sejumlah perbaikan.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Efisiensi juga menjadi perhatian pemerintah. Dengan pengawasan dan pengelolaan yang lebih baik, program MBG diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan awal tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan anggaran.
“Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi,” pungkas Prabowo.
Sikap tersebut menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi tidak membuat pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis.
Sebaliknya, pemerintah berkomitmen memperbaiki pelaksanaan sekaligus memperkuat pengawasan.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Dengan sasaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi anak-anak, pemerintah dituntut memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung pun menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap program dengan anggaran besar perlu dilakukan secara ketat.
Bagi pemerintah, keberlanjutan MBG tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. (*/stch/dda)
