BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat langkah untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan aman dan efektif.
Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, program ini semakin mendapat perhatian dengan adanya 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah resmi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Purbalingga, Devi Setyawati, menyatakan bahwa saat ini terdapat tambahan 25 dapur yang sedang bersiap untuk beroperasi.
Namun, sebelum memulai kegiatan operasional, dapur-dapur tersebut diwajibkan untuk mengantongi SLHS terlebih dahulu.
“Sebanyak 25 dapur ini sedang melalui proses uji laboratorium dan beberapa lainnya tengah mengajukan pelatihan,” ungkap Devi kepada Banyumas Ekspres.
Kebutuhan dapur MBG di Purbalingga mengalami peningkatan seiring perubahan jumlah sasaran penerima.
Jika sebelumnya satu dapur melayani sekitar 3.000 orang, kini ditargetkan melayani 1.000 hingga 2.000 orang per dapur.
Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jumlah dapur meningkat hingga sekitar 80 unit atau lebih.
“Dalam rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Semarang, dibahas ada dua mekanisme pengelolaan dapur yaitu dapur besar yang melayani 3.000 penerima dan dapur kecil untuk 1.000–2.000 sasaran,” terang Devi lebih lanjut.
Devi menekankan pentingnya pelatihan untuk mendapatkan SLHS sebagai syarat utama operasional dapur MBG.
Pelatihan yang diberikan hanya satu kali ini harus benar-benar diterapkan oleh para penjamah makanan guna memastikan prosedur pengolahan makanan dilakukan dengan baik dan aman.
“Komitmen dari penjamah makanan sangat krusial. Mereka harus menjalankan prosedur pengolahan yang baik dan aman. Jika hasil inspeksi kesehatan lingkungan atau laboratorium belum terpenuhi, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Penerbitan sertifikat SLHS dilakukan dalam bentuk hard file dan diserahkan langsung oleh Dinas Kesehatan kepada kepala SPPG masing-masing.
Selain itu, pengawasan berkala juga dilakukan oleh Puskesmas setempat guna memastikan standar higiene sanitasi tetap terjaga.
Proses persiapan MBG pun sangat diperhatikan, termasuk tahap pengemasan ke dalam ompreng oleh penjamah makanan di SPPG Bajong sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menjaga kualitas layanan MBG agar tetap prima.
Melalui upaya ini, pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap dapat memberikan layanan makanan bergizi yang aman dan higienis bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus mencegah terjadinya keracunan makanan yang dapat merugikan masyarakat luas. (alw/dda)
