Banyumas Ekspres
Dark ModeLight Mode

Resmi Lantik 134 PPPK dan PNS Purbalingga, Bupati Fahmi Tegaskan Profesionalisme Kinerja

Mas bupati langsung warning 134 pppk anyarMas bupati langsung warning 134 pppk anyar
Momen saat para PPPK dilantik oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif di Pendopo Dipokusumo, Selasa (30/9)

BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik, Bupati Purbalingga, H Fahmi Muhammad Hanif, mengingatkan 134 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru dilantik.

Dalam sambutannya di acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pegawai di Pendapa Dipokusumo pada Selasa siang (30/9), Bupati Fahmi menekankan pentingnya profesionalisme dalam melayani masyarakat.

“Masyarakat berharap banyak dari kinerja kalian. Saya tidak ingin setelah diangkat performa para PPPK justru menurun,” ujar Bupati.

Ucapan itu dilontarkan bukan tanpa alasan, sebab peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Jika ditemukan adanya penurunan performa setelah pengangkatan, hal tersebut akan menjadi perhatian serius bagi Bupati dan jajarannya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.

Dalam konteks ini, Bupati juga menegaskan bahwa ia siap untuk menindak tegas pegawai-pegawai yang melanggar aturan atau tidak bekerja dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Saya akan menilai kinerja secara profesional tanpa memandang suku, ras, agama atau pandangan politik,” imbuhnya, menekankan prinsip keadilan dan objektivitas dalam penilaian kinerja pegawai.

Lebih jauh lagi, Bupati Fahmi mewajibkan para PPPK dan PNS yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kemampuan, kapabilitas, kompetensi serta kontribusi mereka terhadap Kabupaten Purbalingga.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan aparatur sipil yang berdaya saing tinggi dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Seiring dengan itu, Pemkab Purbalingga saat ini tengah menyusun aturan terkait penilaian kinerja PPPK yang nantinya akan berpengaruh terhadap sistem penggajian berdasarkan beban kerja.

“Kami tengah menggodok aturan tersebut agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada,” jelas Bupati Fahmi.

Langkah ini diambil guna memastikan kesejahteraan pegawai tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek keadilan dalam sistem remunerasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga, Bambang Wijonarko menjelaskan bahwa dari 134 PPPK yang dilantik dan diambil sumpahnya tersebut, sebanyak 125 orang adalah tenaga kesehatan.

Sementara sembilan orang lainnya merupakan tenaga pendidik atau guru serta satu orang sebagai PNS fungsional di Inspektorat.

Dengan pelantikan ini, Bambang menyebut seluruh formasi PPPK tahun anggaran 2024 telah terisi sepenuhnya.

Para pegawai tersebut akan mulai menjalankan tugas dengan status baru mereka efektif terhitung sejak 1 Oktober 2025 mendatang.

Ini menjadi langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai sektor pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial belaka tetapi merupakan titik awal bagi para pegawai baru untuk menunjukkan dedikasi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara.

Dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing, mereka diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam lingkungan kerja mereka dan lebih luas lagi bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Diharapkan pula bahwa dengan adanya penegasan tentang profesionalisme dari pimpinan daerah ini akan memotivasi seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan status kepegawaian ini tentunya juga menjadi ajang pembuktian bagi para PPPK dan PNS baru untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pekerjaan di lapangan sekaligus membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan posisi tersebut melalui peningkatan kinerja nyata sehari-hari.

Dalam konteks pembangunan daerah peran para pegawai baru ini sangat vital terutama ketika menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks serta tuntutan masyarakat akan layanan publik berkualitas tinggi.

Oleh karena itu pembinaan intensif serta evaluasi berkala perlu diterapkan guna memastikan setiap individu mampu menjalankan perannya secara maksimal sesuai harapan bersama menuju kemajuan Kabupaten Purbalingga.

Keberhasilan program pelantikan ini akan sangat bergantung pada komitmen kuat dari setiap pegawai untuk terus belajar memperbaiki diri serta berkontribusi aktif demi kepentingan masyarakat luas. (tya/dda)

Berita Sebelumnya
Waspada putri beranjak dewasa

Marshanda Bagikan Tips Hadapi Anak Remaja yang Mulai Aktif Sosial & Digital

Berita Selanjutnya
Shopeepay menghadirkan program promosi bertajuk serba gratis yang membuat layanan bebas biaya admin.

Kirim Uang Hingga Tarik Tunai Lewat ShopeePay Bebas Biaya Admin, Begini Caranya