BANYUMASEKSPRES.ID, Banyak penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belakangan mengeluhkan saldo kosong di rekening mereka, padahal nama mereka tercantum sebagai penerima bansos.
Situasi ini menimbulkan kebingungan, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah bank penyalur seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI menjadi tempat utama pencairan dana bansos tersebut melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun, tidak sedikit warga yang kecewa saat mengecek saldo dan mendapati nominal Rp 0 meskipun sudah dijadwalkan pencairan.
Menanggapi persoalan ini, Pendamping Sosial PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos), Reza, memberikan penjelasan detail mengenai penyebab saldo kosong tersebut.
Ia mengatakan bahwa situasi ini bisa terjadi karena beberapa faktor teknis maupun administratif yang menyangkut sistem distribusi bansos.
“Pertama, karena memang belum ada penyaluran dari pusat ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” kata Reza dalam penjelasannya.
Menurut Reza, sering kali masyarakat mengira dana sudah masuk karena melihat jadwal umum pencairan.
Padahal, proses penyaluran dari pusat bisa mengalami penyesuaian berdasarkan data hasil verifikasi terbaru atau kendala teknis dalam sistem perbankan.
Selain itu, ada pula kasus di mana rekening KKS yang digunakan masih aktif, namun tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos karena perubahan data kependudukan atau hasil evaluasi rutin dari Kemensos.
Hal ini menyebabkan saldo tetap kosong karena memang tidak ada dana yang ditransfer untuk periode tersebut.
“Kedua, karena ATM KKS yang digunakan adalah milik anggota keluarga KPM yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat,” ungkap Reza.
Kondisi ini bisa terjadi misalnya karena penerima sudah tidak memenuhi syarat lagi, seperti anak yang sudah lulus sekolah atau perubahan status sosial ekonomi keluarga.
Dalam sistem pemutakhiran data yang dijalankan oleh Kemensos, penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria secara otomatis akan dikeluarkan dari daftar.
Reza juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kartu KKS yang digunakan adalah milik anggota keluarga yang masih aktif terdaftar sebagai KPM.
Jika tidak, meskipun kartu masih bisa digunakan untuk cek saldo, dana tidak akan muncul karena tidak ada penyaluran untuk kartu tersebut.
“Jadi meskipun kartunya aktif dan bisa dipakai, kalau tidak ada penyaluran dari pusat, ya tetap saldo Rp 0,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa pendamping sosial di tiap wilayah memiliki peran penting untuk membantu memastikan keakuratan data penerima.
Masyarakat diimbau untuk berkonsultasi langsung jika mengalami kendala atau kebingungan terkait bansos.
Dalam banyak kasus, pendamping juga dapat memberikan informasi apakah data seseorang masih aktif di sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau sudah dikeluarkan karena pembaruan data berkala.
Reza juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum pasti sumbernya.
Banyak informasi simpang siur di media sosial atau dari mulut ke mulut yang justru menyesatkan dan membuat situasi menjadi lebih rumit.
Informasi resmi hanya disampaikan oleh Kemensos, pemerintah daerah, atau pendamping sosial yang bertugas.
Jika masyarakat merasa telah memenuhi syarat namun belum juga mendapatkan bansos, disarankan untuk melakukan pengecekan data secara mandiri melalui kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos atau situs Kemensos.
Ini penting agar masyarakat bisa mengetahui status kepesertaan mereka secara akurat.
Reza juga menyampaikan bahwa untuk menghindari kesalahpahaman, penerima manfaat disarankan selalu aktif memperbarui data kependudukan dan sosial ekonomi ke pemerintah desa atau kelurahan.
Data ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi bagi Kemensos dalam menentukan siapa saja yang layak mendapatkan bantuan.
Pendamping sosial juga rutin melakukan monitoring dan verifikasi langsung ke lapangan.
Hal ini menjadi bagian dari sistem pengawasan agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Dengan memahami penyebab saldo kosong, masyarakat bisa lebih tenang dan tidak langsung menyimpulkan bahwa bansos mereka dicabut.
Terkadang hanya soal waktu dan proses administratif yang masih berjalan.
Masalah saldo Rp 0 pada rekening bansos memang bisa menimbulkan kecemasan.
Namun, dengan pendekatan yang tepat, verifikasi data yang akurat, dan komunikasi yang baik antara penerima dan pendamping sosial, persoalan ini bisa ditangani dengan lebih cepat dan tepat sasaran.(amp)
