BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Program Banyumas Pintar yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas menuai kritik karena dinilai belum menyentuh semua kalangan, terutama siswa madrasah.
Baik madrasah di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah merasakan dampak dari kebijakan ini. Hal tersebut mengundang respons serius dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyumas.
Program yang difokuskan pada siswa sekolah umum ini tidak menjangkau populasi besar siswa madrasah, sehingga menimbulkan kesenjangan terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Edi Sungkowo, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Banyumas, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas.
Surat tersebut berisi permohonan untuk mengadakan audiensi atau Forum Group Discussion (FGD) guna membahas nasib siswa madrasah dalam konteks program ini.
“Kami sedang menyiapkan data pendukung lengkap, termasuk data perbandingan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan KBP di masing-masing satuan pendidikan,” kata Edi Sungkowo.
Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang menaungi banyak madrasah di Banyumas juga menyatakan sikap serupa.
Mereka turut mempersiapkan data-data sebagai bahan diskusi dengan DPRD untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan hak yang sama atas pendidikan.
Aji Kuswanto, Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah, menegaskan bahwa program KBP seharusnya tidak bersifat diskriminatif. Menurutnya, siswa madrasah adalah bagian dari anak-anak Banyumas yang memiliki hak sama atas bantuan pendidikan daerah.
“Ada dikotomi yang harus segera diselesaikan. Siswa madrasah sejauh ini belum mendapatkan KBP sama sekali,” ujarnya.
Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Pasir Lor, Lili Setyowati, juga menyampaikan pandangan serupa.
Ia menjelaskan bahwa lebih dari 70 persen siswanya berasal dari keluarga miskin. Meski demikian, mereka belum pernah menerima bantuan melalui Program Banyumas Pintar.
“Padahal objeknya sama, anak-anak dari warga Banyumas. Jangan sampai mereka tidak mendapat hak hanya karena belajar di madrasah,” ucap Lili Setyowati dengan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi ini.
Madrasah berharap adanya kebijakan baru yang lebih inklusif di masa depan. Mereka berharap agar program ini bisa dirancang ulang sehingga dapat menjangkau semua satuan pendidikan termasuk madrasah swasta.
Interaksi antara tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah dengan Kantor Kemenag Banyumas berlangsung dalam suasana serius di Seksi Pendidikan Madrasah bulan ini.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan Program Banyumas Pintar terhadap siswa madrasah dan mencari solusi konkret yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa perlu ada perubahan dalam kebijakan terkait alokasi bantuan pendidikan agar lebih adil dan merata ke semua kalangan tanpa memandang institusi pendidikan mana mereka berada.
Kebijakan inklusif semacam itu akan memastikan bahwa setiap anak di Banyumas mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan, terlepas dari jenis lembaga pendidikan tempat mereka belajar.
Diskusi-diskusi lanjutan antara Kantor Kemenag dan DPRD serta tokoh lembaga keagamaan dipandang sebagai langkah penting menuju penyelesaian masalah ketidakmerataan akses terhadap program pendidikan daerah ini.
Semua pihak berharap agar upaya bersama ini akan menghasilkan perubahan positif bagi seluruh siswa di wilayah Banyumas tanpa terkecuali. (yda/stch)
