BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia, pemerintah berencana melakukan transformasi menyeluruh pada sistem yang ada.
Rencana ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak akan lagi menerima bantuan dalam bentuk barang atau sembako, melainkan melalui metode transfer tunai langsung ke rekening penerima.
Rencana ambisius ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (9/6).
Luhut menjelaskan bahwa seluruh program bantuan sosial yang ada nantinya akan dikonsolidasikan dalam sistem transfer tunai, dengan nominal bantuan yang diproyeksikan mencapai Rp5,4 juta per penerima manfaat.
Data penerima akan dikelompokkan dan dianalisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ungkap Luhut.
Transformasi ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan.
Dengan memanfaatkan teknologi AI, pemerintah berharap dapat meminimalkan risiko terjadinya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran serta menekan potensi manipulasi data penerima bantuan.
Penggunaan teknologi AI dalam penyaluran bansos bukanlah satu-satunya langkah inovatif yang diambil pemerintah.
Teknologi kecerdasan buatan juga akan diterapkan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menekankan bahwa dengan sistem GovTech yang sedang disiapkan ini, pemerintah dapat memantau rekam jejak dan latar belakang finansial pelaku usaha secara lebih akurat.
“Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi, Government Technology,” terangnya.
Perubahan besar ini menjadi bagian dari visi pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun ekosistem pemerintahan berbasis digital.
Saat ini, pemerintah juga tengah mempercepat proyek integrasi data nasional sebagai langkah menuju digitalisasi pelayanan publik yang lebih efisien.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan Indonesia memiliki Digital Single ID pada akhir tahun 2026.
Sistem identitas data tunggal ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam penyaluran seluruh bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar,” imbuhnya.
Dengan implementasi Digital Single ID, pemerintah memperkirakan adanya penghematan anggaran negara dalam jumlah signifikan. (*/stch/dda)
