BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pada Mei 2025, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 435,6 miliar atau setara dengan sekitar Rp 7.056 triliun, berdasarkan kurs Rp 16.200.
Pertumbuhan ini sebesar 6,8 persen secara tahunan (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang berada di angka 8,2 persen.
Sebelumnya, pada April 2025, ULN tercatat sebesar US$ 431,5 miliar.
“Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$ 435,6 miliar atau tumbuh 6,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2 persen,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (14/7).
Penurunan pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh perlambatan dalam sektor publik dan kontraksi yang terjadi di sektor swasta. Ramdan menambahkan bahwa pertumbuhan ULN pemerintah mengalami penurunan.
Pada Mei 2025, posisi ULN pemerintah tercatat mencapai US$ 209,6 miliar atau Rp 3.395 triliun. Pertumbuhannya berada pada angka 9,8 persen (yoy), sedikit lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 10,4 persen.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan ULN termasuk pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional di tengah masuknya aliran modal asing ke SBN domestik.
Hal ini menunjukkan kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung program prioritas yang menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” tambah Ramdan.
Dari perspektif sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah meliputi dukungan pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencakup 22,3 persen dari total ULN pemerintah.
Selain itu, Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyerap sekitar 18,7 persen; Jasa Pendidikan mencapai 16,5 persen; Konstruksi mengambil bagian sebesar 12 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebanyak 8,7 persen dari total utang.
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujar Ramdan.
Sebaliknya, sektor swasta mengalami kontraksi pertumbuhan ULN. Pada Mei 2025, posisi utang swasta tercatat sebesar US$ 196,4 miliar dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang berada di angka 0,4 persen.
Menurut keterangan Ramdan Denny Prakoso yang diberikan kepada awak media mengenai situasi utang luar negeri ini, “ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhannya.”
Pengelolaan utang luar negeri yang lebih berfokus pada pinjaman jangka panjang adalah langkah strategis untuk memastikan stabilitas finansial negara. Keberlanjutan utang tersebut menjadi pusat perhatian untuk memitigasi risiko ekonomi makro di masa depan.
Dalam konteks global saat ini yang penuh ketidakpastian ekonomi akibat berbagai faktor seperti geopolitik dan perubahan iklim ekonomi global lainnya, strategi Indonesia dalam mengelola utangnya adalah upaya penting untuk menjaga kredibilitas ekonomi negara sekaligus mempertahankan arus investasi masuk.
Keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar dari utang tersebut ke sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan juga mencerminkan fokus kebijakan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan manusia sebagai fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.
Ketergantungan Indonesia pada utang jangka panjang menunjukkan pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan publik.
Dengan demikian memastikan beban pembayaran utang tidak membebani generasi mendatang terlalu berat adalah bagian integral dari kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
Indonesia terus berupaya meningkatkan daya tarik investasinya melalui kebijakan fiskal dan moneter yang stabil serta reformasi struktural guna memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam skala global.
Dalam perjalanan menuju kemajuan ekonomi ini, peran strategis dari manajemen utang luar negeri tidak dapat dipandang sebelah mata karena menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Pengawasan ketat terhadap alokasi dan penggunaan dana tersebut menjadi mandat utama bagi para pemegang kebijakan dalam memastikan bahwa setiap sen dari utang tersebut digunakan secara efisien untuk menunjang pembangunan nasional yang inklusif serta berdaya saing tinggi di tingkat internasional. (*stch)
