BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pembatasan impor bensin nonsubsidi yang maksimal hanya 10 persen dari volume penjualan pada 2024 menjadi sorotan tajam dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kebijakan ini, menurut KPPU, berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional badan usaha swasta yang selama ini bergantung pada impor.
Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, menegaskan bahwa analisis lembaganya menunjukkan dampak signifikan dari kebijakan ini terhadap pasar.
“Keterbatasan pasokan BBM nonsubsidi berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deswin menjelaskan bahwa aturan pembatasan impor ini tidak hanya mengurangi pilihan konsumen namun juga memperkuat dominasi pasar oleh Pertamina.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang diterbitkan pada 17 Juli 2025. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pembatasan ini dirancang untuk mengatur distribusi dan memastikan stabilitas pasokan energi nasional.
Namun, KPPU menilai bahwa tren konsumsi BBM nonsubsidi yang terus meningkat seharusnya menjadi sinyal positif yang perlu dipertahankan.
Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pembatasan impor membuat volume tambahan impor bagi badan usaha swasta sangat minim, hanya berkisar antara 7.000 hingga 44.000 kiloliter.
Sebaliknya, Pertamina Patra Niaga mendapatkan tambahan volume jauh lebih besar, mencapai sekitar 613.000 kiloliter.
Ini menyebabkan pangsa pasar Pertamina di segmen BBM nonsubsidi melonjak drastis hingga sekitar 92,5 persen sementara badan usaha swasta hanya mampu bertahan di kisaran 1 hingga 3 persen.
Struktur pasar yang sangat terkonsentrasi ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin tertekannya persaingan usaha di sektor tersebut.
Menurut Deswin, kondisi ini bisa memicu sejumlah risiko seperti pembatasan pasar atau market foreclosure, perbedaan harga dan pasokan serta dominasi berlebihan oleh pelaku tertentu.
Selain itu, terbatasnya pemanfaatan infrastruktur oleh badan usaha swasta dapat menciptakan inefisiensi ekonomi dan memberi sinyal negatif bagi investasi baru di sektor hilir migas.
Situasi ini dapat menghalangi masuknya investor baru yang diperlukan untuk menjaga dinamika pasar agar tetap kompetitif dan sehat.
Oleh karena itu, KPPU mendorong agar kebijakan impor BBM nonsubsidi dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas energi nasional dengan efisiensi pasar serta iklim investasi yang sehat.
Dengan adanya evaluasi rutin, pemerintah bisa memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian negara.
Kebijakan pembatasan impor ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri serta upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan produksi dalam negeri.
Namun demikian, langkah-langkah seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu dalam industri energi domestik.
Pengamat industri migas menyatakan bahwa kebijakan semacam ini harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk potensi dampaknya terhadap persaingan usaha dan investasi asing.
Kebijakan impor yang terlalu ketat bisa menurunkan daya tarik sektor migas Indonesia di mata investor internasional.
Sementara itu, para pelaku usaha berharap agar kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat dan transparansi sehingga semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Mereka juga berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku industri untuk membahas kebijakan-kebijakan strategis ke depan.
Dengan demikian, penting agar setiap kebijakan publik dievaluasi secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan implementasi yang adil dan berkelanjutan.
Langkah-langkah proaktif seperti inilah yang akan memastikan bahwa sektor energi Indonesia tetap kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan terkait demi tercapainya tujuan bersama yaitu stabilitas pasokan energi nasional serta terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak. (*/dda)
