BANYUMASEKSPRES.ID, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal untuk 26.000 unit kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang digelar di Bogor, pada Senin, 29 September 2025 kemarin.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memperkuat sektor perumahan sebagai pilar penting pembangunan nasional.
Prabowo menegaskan bahwa kepemilikan rumah yang layak adalah kebutuhan dasar setiap warga negara.
Menurutnya, sektor perumahan bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.
“Perumahan selain memenuhi kebutuhan penting bagi rakyat, terutama yang MBR. (Perumahan) juga merupakan motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” ujar Prabowo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak lepas dari dukungan lintas kementerian.
Salah satu dukungan penting datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Ara, kebijakan tersebut telah diterapkan di sebagian besar daerah di Indonesia.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian karena telah membantu pembebasan BPHTB dan PBG. Ini peran penting Pak Tito,” kata Ara.
Ia menambahkan, Program 3 Juta Rumah adalah program unggulan Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Ara menyebut jika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga berkontribusi besar dengan meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan untuk sektor perumahan.
“Contohnya, anggaran untuk rumah tidak layak huni tahun ini naik signifikan dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit, atau meningkat hampir delapan kali lipat. Itu bukti keberpihakan pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah telah menetapkan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit untuk tahun anggaran 2025. Skema ini dijalankan dengan pola blended-finance, di mana 75 persen dana berasal dari pemerintah melalui BP Tapera.
Sementara itu, 25 persen sisanya didukung kontribusi dari perbankan maupun lembaga pendukung lain seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Ara juga menekankan bahwa kualitas program tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar target penyerapan anggaran.
“Jangan hanya mengejar penyerapan tinggi, tapi juga harus berkualitas. Kalau penyerapan besar tapi ada penyalahgunaan, itu bisa berujung pada korupsi,” tegasnya.
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo menjadi prioritas pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, sekaligus berkualitas bagi masyarakat luas.
Dalam implementasinya, peran pemerintah daerah juga sangat menentukan keberhasilan program 3 Juta Rumah tersebut.
Dukungan pemerintah daerah yang diarahkan Kemendagri diwujudkan melalui kebijakan penghapusan BPHTB, pembebasan biaya PBG, serta penguatan regulasi di tingkat lokal.
Sinergi antar lembaga inilah yang diwanti-wanti bisa mempercepat tercapainya target program sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (fam)
