BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Di Kabupaten Cilacap, terdapat 318 Sekolah Dasar (SD) dari total 1.032 SD yang menghadapi tantangan signifikan terkait pengelolaan perpustakaan sekolah mereka.
Hingga kini, sekolah-sekolah tersebut belum memiliki pengelola khusus untuk perpustakaan. Situasi ini menyebabkan kesulitan bagi sekolah dalam mendaftarkan perpustakaannya agar mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
NPP merupakan syarat esensial agar perpustakaan dapat terdata dengan baik dan berhak memperoleh bantuan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Banyak sekolah di wilayah ini masih mengandalkan guru yang harus merangkap tugas sebagai pengelola perpustakaan.
Hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan guna pendaftaran NPP.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Cilacap, Achmad Fauzi, melalui Plt Kepala Bidang Perpustakaan, Ngadiyo, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama dari kurangnya pengelola khusus ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Masih banyak guru yang merangkap untuk menjadi pengelola perpus. Jadi belum memenuhi syarat untuk terdaftar NPP,” jelas Ngadiyo kepada Banyumas Ekspres.
Kondisi ini tak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mempengaruhi kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah secara keseluruhan.
Dengan minimnya tenaga khusus yang terlatih, banyak perpustakaan di sekolah-sekolah tersebut beroperasi dengan kondisi apa adanya.
Padahal, keberadaan perpustakaan yang dikelola dengan baik sangat penting untuk mendukung peningkatan budaya literasi sejak dini bagi para siswa.
Ngadiyo menambahkan bahwa pihaknya berharap ada kebijakan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang khusus dialokasikan untuk posisi pustakawan.
“Kami berharapnya kalau ada pendaftaran PNS yang khusus untuk pustakawan, agar perpustakaan sekolah juga dapat terjaga dengan baik dengan pengelolaan yang baik,” ujarnya penuh harap.
Dengan adanya tenaga pengelola khusus, administrasi pendaftaran untuk mendapatkan NPP akan menjadi lebih mudah bagi sekolah-sekolah tersebut.
Setelah terdaftar dan memiliki NPP, perpustakaan-perpustakaan sekolah diharapkan dapat mengakses berbagai bentuk bantuan dari Perpusnas.
Bantuan tersebut berupa koleksi buku tambahan, fasilitas penunjang modern, hingga program-program penguatan literasi.
“Kalau kebutuhan SDM ini bisa terjawab, maka kualitas perpustakaan sekolah juga akan meningkat. Pada akhirnya, literasi siswa pun akan lebih baik,” pungkas Ngadiyo optimis.
Menghadapi situasi ini, pelatihan bagi calon pengelola perpustakaan juga menjadi perhatian utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Cilacap.
Tujuannya adalah agar saat nantinya ada formasi pustakawan dalam penerimaan PNS atau pegawai lainnya, mereka sudah siap secara kompetensi dan mampu menjalankan tugas dengan optimal.
Memperkuat infrastruktur literasi di tingkat dasar seperti ini sangat penting mengingat peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran non-formal semakin krusial.
Di era digitalisasi informasi saat ini, akses terhadap bahan bacaan berkualitas dan fasilitas perpustakaan yang memadai akan mendorong minat baca serta meningkatkan kemampuan literasi generasi muda.
Tidak hanya itu, pengelolaan perpustakaan yang profesional juga berpotensi membuka peluang kerja baru di sektor pendidikan daerah setempat.
Peluang ini sangat berarti terutama di tengah upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Cilacap.
Selain itu, langkah strategis dalam meningkatkan jumlah pustakawan profesional dapat memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan sumber daya manusia di Cilacap secara umum.
Literasi yang baik sejak usia dini tidak hanya bermanfaat bagi siswa secara individual tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Dengan demikian, investasi pada SDM pustakawan sejatinya adalah investasi masa depan bangsa.
Membangun budaya literasi kuat sejak dini merupakan fondasi penting bagi pembentukan masyarakat yang cerdas dan kritis di masa depan.
Sebagai upaya nyata dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Cilacap, pelatihan intensif bagi calon pengelola perpustakaan akan terus digencarkan.
Di samping itu, kesadaran tentang pentingnya peran pustakawan dalam sistem pendidikan dasar harus terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi dan kampanye publik.
Diharapkan pula ada sinergi antara pihak dinas dengan lembaga pendidikan lainnya serta komunitas literasi lokal guna memperkuat ekosistem literasi di Kabupaten Cilacap.
Dengan kolaborasi lintas sektor seperti ini, tantangan-tantangan terkait keterbatasan SDM dapat segera teratasi dan cita-cita peningkatan kualitas pendidikan melalui literasi bisa segera tercapai.
Pentingnya perhatian terhadap pengembangan SDM pustakawan tidak boleh dianggap remeh apabila ingin mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berdaya saing tinggi di era globalisasi saat ini. (gia/dda)
