BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengumumkan rencana untuk membatasi jumlah Dapur Makan Bergizi (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan hingga maksimal enam unit.
Kebijakan ini merupakan bagian dari moratorium pembangunan dapur baru, yang bertujuan untuk menata ulang pelaksanaan program serta meningkatkan efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk layanan gizi tersebut.
Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa pendaftaran untuk dapur MBG baru akan dihentikan sementara waktu sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dapur di berbagai daerah.
Langkah strategis ini diambil karena jumlah dapur yang telah beroperasi maupun yang mengajukan pembangunan dinilai sudah cukup banyak, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi.
Nanik menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 27.000 unit dapur MBG yang sudah beroperasional di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, BGN memutuskan untuk fokus pada perbaikan dan evaluasi dapur yang sudah ada sebelum melanjutkan pembukaan pendaftaran dapur baru.
“Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang beroperasional. Kami akan membereskan ini terlebih dahulu. Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja. Jadi moratorium,” kata Nanik dalam sebuah konferensi pers pada Kamis, 4 Juni.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menghitung kembali kebutuhan ideal jumlah dapur di setiap kecamatan maupun kabupaten.
Proses evaluasi yang dilakukan oleh BGN tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat program, tetapi juga efektivitas distribusi layanan gizi di lapangan.
Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menentukan apakah pendaftaran dapur baru perlu dibuka kembali atau tidak.
“Nanti kalau setelah kami lihat ternyata masih kurang, baru pendaftarannya dibuka lagi. Jadi kami bereskan dahulu,” ujarnya.
Salah satu alasan utama dilakukannya moratorium adalah ketimpangan dalam distribusi layanan program MBG.
Sebagian besar pembangunan dan pengajuan dapur masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi atau daerah perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan infrastruktur dibandingkan dengan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Nanik, wilayah-wilayah tersebut masih belum mendapatkan layanan program secara optimal.
“Jujur, sekarang yang menumpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh,” ungkap Nanik dengan nada prihatin.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah dapur MBG sangat banyak, distribusinya tidak merata dan ada area yang masih sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan agar pemerintah lebih memprioritaskan pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T.
Dalam konteks ini, penting bagi BGN untuk tidak hanya memperhatikan keberadaan fisik dapur-dapur tersebut tetapi juga memastikan bahwa masyarakat yang paling membutuhkan dapat memanfaatkan layanan gizi dengan baik.
Melihat kondisi saat ini, moratorium menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa semua daerah mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pemenuhan gizi masyarakat.
Evaluasi mendalam mengenai kebutuhan gizi setiap daerah akan menjadi dasar bagi keputusan selanjutnya terkait pembukaan pendaftaran baru untuk dapur MBG.
Dari sudut pandang publik, tindakan BGN patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan gizi di seluruh Indonesia secara adil dan merata.
Namun demikian, tantangan tetap ada terutama dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses evaluasi dan penetapan kebutuhan ideal akan dapur MBG.
Ke depan, masyarakat berharap agar BGN dapat segera menyelesaikan proses evaluasi sehingga bisa memberikan solusi cepat terhadap masalah distribusi layanan gizi ini. (*/stch/dda)
