BANYUMASEKSPRES.ID, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah dengan menonaktifkan sementara 56 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam insiden dugaan keracunan massal pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah dapur MBG yang dinonaktifkan di antaranya yaitu SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, serta SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah.
Adapun keputusan penonaktifan dapur MBG tersebut dilakukan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menerima laporan mengenai gangguan kesehatan dari sejumlah penerima manfaat usai mengonsumsi menu makanan dari SPPG tersebut.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat atau masyarakat.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan,” ujar Nanik dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa keputusan nonaktif sementara tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi secara menyeluruh. Dengan harapan kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” tambahnya.
Menurut Nanik, puluhan dapur MBG yang dinonaktifkan tersebut saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dari penentuan langkah selanjutnya. Baik itu berupa perbaikan teknis, penguatan pengawasan, maupun pemberian sanksi terdapat mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga membuka kanal pengaduan masyarakat sebagai bentuk peningkatan kualitas pelaksanaan program unggulan MBG. Sekaligus juga untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menuturkan bahwa kanal pengaduan yang dibukanya tersebut diharapkan bisa menjadi sarana deteksi dini jika muncul potensi kejadian serupa di kemudian hari.
“BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” jelas Hida.
Evaluasi tersebut juga sekaligus menjadi momentum untuk dilakukannya perbaikan secara menyeluruh. Mulai dari rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusinya ke penerima manfaat.
Adapun kebijakan tersebut juga sejalan dengan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang sebelum menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam rapat tersebut, Prabowo membahas mengenai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo menekankan mengenai pentingnya standar kebersihan di setiap dapur MBG.
“Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri,” jelas Prabowo di Munas PKS, Hotel Sultan, Jakarta.
Presiden Prabowo meminta agar semua alat di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dicuci dengan menggunakan alat modern supaya tidak ada bakteri.
Perintah tersebut disampaikan oleh Presiden Subianto setelah ramai kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain mengenai kebersihan alat, Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilengkapi dengan alat uji pangan atau test kit.
Dengan demikian, makanan bisa diuji terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat.
“Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya,” imbuhnya.
Sejak Januari atau pertama kali dilaksanakannya program ini hingga September 2025, telah tercatat lebih dari 5.000 kasus keracunan terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah seluruh Indonesia.
Pemerintah menegaskan mengenai komitmennya itu untuk memperbaiki tata kelola program agar insiden serupa tidak lagi terjadi.
Dengan evaluasi secara menyeluruh dan diimbangi pengawasan ketat, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah memastikan anak-anak penerima manfaat untuk tetap mendapatkan makanan bergizi dan aman setiap harinya. (mwp)
