BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah terus mendorong kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR subsidi berbasis skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka). Menjelang kuartal akhir 2025, pemerintah memperbarui daftar wilayah prioritas penerima bantuan ini agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Per 16 Juli 2025, realisasi program KPR subsidi telah mencapai 129.773 unit atau naik hampir 51% dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap rumah subsidi, khususnya di wilayah dengan backlog perumahan yang signifikan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa target pemerintah di tahun ini cukup ambisius.
“Program KPR FLPP berjalan baik. Kami mengusulkan proporsi pembiayaan pemerintah dan perbankan menjadi 50:50 sehingga target bisa meningkat dari 220.000 ke 330.000 unit,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya optimis target realisasi tahun ini bisa menyentuh angka 350.000 unit jika tren permintaan tetap tinggi dan distribusi wilayah terus diperbaiki.
“Masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama bisa memanfaatkan KPR FLPP ini. Dengan uang muka yang ringan, cicilan tetap sepanjang tenor dinilai sangat meringankan,” ujarnya.
Wilayah prioritas FLPP dan SBUM 2025 ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor, antara lain angka backlog, pertumbuhan penduduk, kesiapan lahan, serta dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik. Pemerintah juga memperhitungkan kesiapan pengembang dan bank penyalur di tiap daerah.
Daftar Wilayah Prioritas FLPP dan SBUM KPR Rumah Subsidi 2025
Adapun daerah yang menjadi prioritas utama untuk penyaluran FLPP dan SBUM tahun 2025 antara lain:
- Jawa Barat: Bekasi, Karawang, Bogor, dan Subang
- Banten: Tangerang, Serang, dan Pandeglang
- Jawa Tengah: Semarang, Kendal, Solo, dan Banyumas
- Jawa Timur: Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jember
- Sumatera: Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Lampung
- Kalimantan: Balikpapan, Samarinda, Pontianak, dan Banjarmasin
- Sulawesi: Makassar, Manado, Kendari, dan Palu
- NTB dan NTT: Mataram, Kupang, dan sekitarnya
Selain Pulau Jawa yang tetap mendominasi permintaan, wilayah di luar Jawa mulai menunjukkan pertumbuhan permintaan rumah subsidi yang cukup signifikan. Pemerintah mencatat peningkatan penyaluran KPR subsidi di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
Penyaluran FLPP tertinggi hingga pertengahan 2025 masih didominasi oleh Provinsi Jawa Barat dengan total 28.548 unit atau sekitar 23,59% dari total realisasi nasional. Setelah itu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur turut mencatatkan realisasi tertinggi di antara provinsi lainnya.
Untuk mendukung kelancaran program, pemerintah terus mempermudah syarat KPR rumah subsidi dan berkoordinasi dengan bank pelaksana, baik dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD), agar penyaluran kredit tetap transparan dan efisien. Pada tahun 2025, semakin banyak bank dari sektor swasta dan syariah yang terlibat aktif dalam penyaluran FLPP.
Kementerian PUPR juga menjamin suku bunga tetap sebesar 5% serta tenor panjang hingga 20 tahun tetap diberlakukan, agar cicilan bulanan menjadi lebih ringan dan konsisten. Skema ini dirancang agar MBR tidak terbebani secara ekonomi selama masa angsuran berlangsung.
Verifikasi penerima manfaat kini dilakukan secara digital dengan mengacu pada data kependudukan, guna mencegah terjadinya duplikasi dan penyalahgunaan bantuan. Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyuplai data akurat tentang kebutuhan rumah di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, pengembang diminta menjaga kualitas rumah subsidi meskipun harga telah ditetapkan oleh pemerintah. Kelayakan bangunan, akses terhadap fasilitas umum, dan lingkungan yang sehat menjadi fokus utama dalam pengawasan lapangan.
Program FLPP dan SBUM juga berperan besar dalam mendongkrak sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong investasi properti di kawasan yang sebelumnya belum berkembang. Pembangunan kawasan baru yang terintegrasi dengan transportasi massal menjadi prioritas dalam perluasan wilayah subsidi.
Pemerintah menegaskan bahwa program ini bukan sekadar target angka, tetapi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan pengentasan ketimpangan kepemilikan rumah. Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah, baik di kota besar maupun daerah berkembang, tetap memiliki akses terhadap hunian layak.
Melalui daftar wilayah prioritas yang lebih luas dan pendekatan berbasis data, diharapkan setiap masyarakat yang memenuhi kriteria bisa lebih mudah mengecek dan mengakses program KPR subsidi sesuai tempat tinggalnya. Pemerintah juga membuka layanan informasi dan pengajuan secara online agar proses lebih cepat dan transparan.
Jika realisasi terus berjalan sesuai rencana, maka target 350.000 unit rumah subsidi melalui FLPP dan SBUM pada 2025 dapat tercapai, sekaligus mendukung pengurangan angka backlog nasional secara signifikan. (Okt)
