BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Komisi X DPR meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data desil secara transparan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perbaikan tersebut dinilai penting untuk memastikan penentuan penerima berbagai program pemerintah menggunakan data sosial-ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan BPS memiliki waktu dua pekan untuk melakukan perbaikan data desil yang saat ini menjadi perhatian.
Lalu menegaskan, pemutakhiran data tidak boleh hanya dilakukan dengan mengubah angka desil.
BPS juga perlu memastikan data yang digunakan sebagai dasar penentuan desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara aktual.
“BPS tentu harus memastikan data yang menjadi dasar penentuan desil benar-benar mencerminkan kondisi sosial-ekonomi terkini dan aktual,” ujar Lalu, Jumat (4/9/2026).
Menurut Lalu, proses pemutakhiran desil perlu dilakukan secara menyeluruh.
Selain memperbarui data, BPS harus melakukan verifikasi untuk memastikan informasi yang tercantum dalam DTSEN sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Mekanisme usul-sanggah masyarakat juga dinilai perlu ditindaklanjuti dalam proses perbaikan tersebut.
Hal ini penting agar masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai memiliki ruang untuk mengajukan koreksi.
Dengan demikian, perbaikan desil tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tenggat waktu, tetapi juga memastikan kualitas data yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah.
Lalu juga menekankan pentingnya keterlibatan sejumlah lembaga dalam proses pembaruan data desil.
Menurutnya, pemutakhiran DTSEN pada prinsipnya memang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
“Pelibatan lintas lembaga, secara prinsip, sangat relevan dan memang sudah menjadi bagian dari mekanisme pemutakhiran DTSEN,” katanya.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu memastikan proses verifikasi dan pembaruan data berjalan lebih akurat.
Dengan melibatkan berbagai pihak, data sosial-ekonomi masyarakat yang digunakan dalam penentuan desil diharapkan semakin sesuai dengan kondisi di lapangan.
Komisi X DPR, lanjut Lalu, akan mengawasi proses pemutakhiran data yang dilakukan BPS.
DPR juga mendorong agar perbaikan dapat segera dilakukan tanpa mengabaikan aspek akurasi dan transparansi.
Lalu menegaskan bahwa keberhasilan pemutakhiran DTSEN tidak semata-mata diukur dari kemampuan BPS menyelesaikan perbaikan dalam waktu dua pekan.
“Intinya, kami mendorong cepat, akurat, transparan, dan kolaboratif, bukan sekadar mengejar tenggat 2 pekan, tetapi memastikan masyarakat yang datanya keliru benar-benar mendapat koreksi dan tidak kehilangan hak atas program pemerintah,” kata Lalu.
Perbaikan data desil menjadi penting karena kesalahan informasi sosial-ekonomi dapat berdampak pada penentuan sasaran program pemerintah.
Karena itu, proses pemutakhiran DTSEN diharapkan mampu memberikan data yang lebih akurat sekaligus memastikan masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap program pemerintah akibat kesalahan data. (*/stch/dda)
