BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini tengah melangkah lebih serius dalam upaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Setelah sekian lama bertahan dengan predikat B selama empat tahun berturut-turut, Pemkab Banjarnegara berambisi mencapai predikat A pada tahun 2026.
Ambisi ini disampaikan secara jelas dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas SAKIP yang digelar di Sasana Bhakti Praja, dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta pejabat perencanaan pada Rabu (14/1).
Pj Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, dengan gamblang memaparkan kondisi yang ada saat ini.
Menurutnya, skor SAKIP Banjarnegara yang mencapai angka 65,68 selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa pola kerja birokrasi belum mengalami perubahan signifikan.
“Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan berputar di tempat. Target pimpinan sudah jelas, pada 2026 Banjarnegara harus naik ke nilai A, bahkan AA. Namun, itu hanya dapat dicapai jika cara kerja kita berubah,” ujar Tursiman.
Tursiman menjelaskan bahwa evaluasi Kementerian PAN-RB masih mencatat sejumlah kelemahan penting yang perlu diperbaiki.
Beberapa di antaranya adalah indikator kinerja yang belum terukur dengan baik dan kinerja yang masih sebatas struktur jabatan saja.
Selain itu, lemahnya data pendukung laporan kinerja juga menjadi perhatian serius.
Nada serupa disampaikan oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Wahid Jumali, dalam pembukaan rapat koordinasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa SAKIP tidak boleh lagi dianggap sebagai sekadar laporan tahunan semata.
“Jangan sampai SAKIP hanya menjadi urusan administrasi dan copy-paste dari tahun sebelumnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami betul visi-misi kepala daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kinerja itu harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar untuk laporan,” tegas Wahid.
Menurut Wahid, ukuran keberhasilan pemerintah daerah saat ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan melainkan seberapa nyata manfaatnya bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem kerja pemerintah.
Wahid mendesak agar OPD mulai memaksimalkan e-SAKIP sehingga perencanaan penganggaran hingga pelaporan dapat saling terhubung dan lebih mudah dipantau.
Selain itu, Pemkab Banjarnegara akan mulai menerapkan sistem reward dan punishment pada tahun 2026 mendatang.
Nilai SAKIP akan sangat berpengaruh dalam penilaian kinerja ASN termasuk besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
“TPP bisa naik atau turun tergantung kinerja masing-masing individu. Ini dilakukan agar pekerjaan kita benar-benar memberikan dampak,” ujarnya.
Untuk mencapai target ambisius ini Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan segera.
Pertama adalah menempatkan kepala OPD sebagai penggerak utama perubahan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Kedua adalah penguatan sumber daya manusia perencana melalui pelatihan berkelanjutan sehingga mereka dapat merancang strategi yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Langkah ketiga adalah efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak strategis atau kurang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP.
Dengan demikian anggaran dapat dialokasikan lebih optimal untuk program-program prioritas yang benar-benar mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. (jud/dda)
