BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenag) Banyumas baru-baru ini mengumumkan adanya sejumlah calon haji asal Banyumas yang mengalami kendala sistem, sehingga tidak dapat menyelesaikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap satu.
Sebagai akibat dari kegagalan sistem ini, para calon haji tersebut otomatis akan diarahkan untuk mengikuti pelunasan Bipih tahap dua pada tahun depan.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banyumas, Affifudin Idrus, menyatakan bahwa total ada 39 calon haji yang terdeteksi mengalami gagal sistem.
“Jumlah calon haji cadangan ada 430 jemaah. Yang sudah mengonfirmasi kesiapan pelunasan tahap dua sebanyak 16 jemaah,” ujar Affifudin.
Menurutnya, seluruh jemaah yang terkena dampak ini akan mengikuti proses pelunasan Bipih tahap dua bersama dengan para calon haji cadangan lainnya.
Affifudin menegaskan bahwa tidak semua calon haji yang mengalami gagal sistem harus memiliki surat keterangan dari Kementerian Haji dan Umroh Banyumas.
Surat tersebut hanya diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pelunasan tahap satu karena alasan-alasan tertentu seperti gangguan jaringan Siskohat atau masalah perbankan.
“Yang wajib dibuatkan surat keterangan hanya calon haji yang tidak bisa pelunasan tahap satu karena berbagai sebab, di antaranya gangguan jaringan siskohat atau bank,” jelasnya.
Selain itu, Affifudin mengungkapkan bahwa ada sejumlah faktor lain yang dapat menyebabkan kegagalan sistem bagi calon haji.
Permasalahan tersebut mencakup kesalahan verifikasi data, sistem yang belum memasukkan nama calon haji dalam daftar tahap satu, hambatan komunikasi, belum dilakukan entry istithoah, atau status kesehatan yang belum dinyatakan memenuhi syarat istithoah pada tahap satu.
“Selain itu bisa jadi ada kesalahan verifikasi atau sistem belum masuk tahap satu,” tambahnya.
Lebih jauh lagi, hasil identifikasi selama masa pelunasan Bipih tahap satu menunjukkan bahwa beberapa calon haji merasa enggan melanjutkan proses tersebut karena keberatan dengan status sebagai jemaah cadangan.
Ketidakpastian mengenai kapan mereka dapat berangkat menjadi salah satu alasan utama bagi mereka untuk menunda pelunasan.
“Adapun identifikasi permasalahan pada masa pelunasan Bipih tahap satu adalah calon haji seperti enggan menjadi jemaah cadangan karena ketidakpastian,” pungkasnya.
Di sisi lain, mendekati akhir tahun 2025, beberapa proses administrasi seperti pengurusan bio visa bagi calon haji masih belum sepenuhnya selesai di Purwokerto.
Hal ini menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para calon jemaah sebelum akhirnya siap berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan administrasi dan teknis dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Berbagai hambatan teknis seperti gangguan jaringan dan kesalahan verifikasi data perlu segera diatasi agar tidak menghambat kelancaran keberangkatan para jamaah.
Bagi banyak orang, perjalanan ibadah haji adalah impian seumur hidup yang membutuhkan persiapan matang baik dari segi mental maupun finansial.
Oleh karena itu, birokrasi dan sistem pendukung diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani berbagai kendala yang mungkin timbul agar impian tersebut dapat terwujud tanpa hambatan berarti.
Dengan adanya penyesuaian jadwal dan kebijakan terkait pelunasan biaya perjalanan ibadah haji ini, diharapkan para calon jemaah dari Banyumas dapat segera menyelesaikan kewajiban administrasi mereka dan fokus pada persiapan spiritual menjelang keberangkatan ke Tanah Suci tahun depan. (yda/stch/fam)
