BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pemerintah diharapkan semakin hadir secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, terutama di wilayah pesisir selatan seperti Kabupaten Cilacap.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, yang menyoroti persoalan pendapatan nelayan kecil yang kerap kali tak mencukupi kebutuhan hidup, bahkan untuk modal melaut sehari-hari.
“Kita ingin pendapatan nelayan kecil ini naik, sehingga kesejahteraan mereka meningkat,” kata Sarif saat berdialog dengan kelompok nelayan kecil di Cilacap, Rabu (11/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Sarif mengaku banyak menerima keluhan dari para nelayan. Salah satunya adalah fluktuasi harga jual ikan yang kerap tak menentu.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga nelayan, karena modal untuk melaut seringkali tidak tertutupi dari hasil tangkapan.
“Ini juga berpengaruh pada perekonomian mereka. Karena modal untuk melaut bisa saja tidak tertutup,” ujarnya.
Sarif yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, tantangan besar dalam sektor perikanan rakyat harus dijawab dengan solusi konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, ada dua hal penting yang harus diprioritaskan: peningkatan sarana-prasarana dan produktivitas nelayan.
“PR kita adalah meningkatkan sarana dan prasarana. Kita ingin pendapatan nelayan ini naik, selain soal sarana yang baik, juga soal jumlah produksi yang dihasilkan,” terang Sarif.
Ia mendorong agar ke depan para nelayan bisa memiliki perahu yang lebih besar dan tangguh untuk menjangkau area tangkap lebih luas.
Selain itu, fasilitas penjualan hasil laut juga dinilai penting. Sarif menyarankan agar dibuat BUMD khusus perikanan sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan di pasar.
“Misalnya juga dibuatkan BUMD khusus perikanan sebagai salah satu solusi agar hasil-hasil perikanan bisa stabil,” katanya.
Menurut Sarif, stabilitas harga ikan dan hasil tangkapan nelayan sangat bergantung pada sinergi antar-pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, pelaku industri, koperasi nelayan, hingga lembaga keuangan.
“Perlu upaya terpadu dan keberlanjutan. Ini mencakup peningkatan kualitas hasil tangkapan, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, hingga pemantauan dan pengawasan harga pasar,” paparnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas perikanan, agar nelayan tidak hanya menjual hasil tangkap mentah, tapi juga bisa mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi dan siap ekspor.
“Termasuk upaya hilirisasi. Sehingga bisa juga untuk ekspor, karena telah menjadi produk olahan,” bebernya.
Kabupaten Cilacap dikenal sebagai salah satu sentra perikanan di pesisir selatan Jawa yang menyimpan potensi besar. Sarif menyebut sejumlah komoditas laut dari daerah ini sangat melimpah, mulai dari layur, tuna, cakalang, udang, hingga ubur-ubur.
“Potensi ini tentu harus dimanfaatkan semaksimalkan mungkin. Selain meningkatkan pendapatan nelayan, juga akan berimbas ke sektor-sektor lain,” tegas Sarif.
Ia pun menutup dengan ajakan kepada semua pihak agar tidak hanya menjadikan nelayan kecil sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang diberdayakan dan dilibatkan aktif dalam setiap kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, sektor perikanan rakyat di Cilacap akan tumbuh lebih kuat dan inklusif. (*/stch)
