BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Di Kabupaten Banyumas saat ini terdapat 13.426 Anak Tidak Sekolah (ATS). Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ATS melalui program Si Patas, atau Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengungkapkan pentingnya data yang akurat dalam upaya ini dan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.
“Saya minta Dindik melakukan verfal, dipastikan datanya. Tahun 2026 kita pastikan semua anak di Kabupaten Banyumas sekolah semua,” ujar Sadewo saat meresmikan program Bergerak Bersama Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meluncurkan Program Si Patas pada Rabu, 25 Juni 2025 di Convention Hall Menara Teratai.
Bupati menekankan bahwa sebelum akhir tahun ini harus tersedia data ATS yang rinci, lengkap dengan nama dan alamat.
“Saya mengajak lurah, kades, lembaga pendidikan, agar mendukung program ini secara serius,” tegasnya.
Program Si Patas mendapatkan apresiasi sebagai langkah motivasi dan inovasi dalam menangani ATS. Dukungan penuh juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Subagyo.
Ia menyatakan bahwa dari total penduduk Kabupaten Banyumas yang mencapai sekitar 1,8 juta jiwa, terdapat 13.426 anak yang tidak bersekolah.
“Ini tentu harus menjadi perhatian. Ada 13.426 ATS jika sisa masyarakat Banyumas peduli saya yakin angka itu kecil bisa diselesaikan asal kita mau bergotong-royong. Anak-anak yang butuh sekolah harus betul-betul kita fasilitasi, jangan sampai di lingkungan kita ada ATS,” ungkap Subagyo.
Ia mendorong semua pihak untuk berkontribusi aktif dalam penanganan ATS dengan melepas status dan pangkat demi mencari anak-anak yang belum bersekolah untuk didata dan dilaporkan kepada pihak terkait.
Menurut Subagyo, setelah verifikasi dan validasi lapangan dilakukan, jumlah data bisa bertambah atau berkurang namun hal tersebut tidak menjadi masalah asalkan usaha untuk mengentaskan ATS terus dilakukan.
“Yang terpenting adalah kita harus berusaha mengentaskan ATS berapapun jumlahnya. Tahun 2026 harus dengan data yang valid bisa dituntaskan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiyono menyatakan bahwa Program Si Patas merupakan terobosan Pemkab Banyumas dalam menangani ATS dengan mengumpulkan seluruh kepala desa, camat, serta pengelola lembaga pendidikan agar memiliki visi-misi bersama untuk menuntaskan masalah ini.
“Kegiatan ini dilandasi oleh satu pikiran agar ATS bisa ditangani dengan baik. Kepala desa turut berperan dalam penanganan ATS,” tutup Joko Wiyono.
Melihat situasi ini dari sudut pandang masyarakat umum di Banyumas, isu ATS memang membutuhkan perhatian segera karena pendidikan adalah hak dasar setiap anak Indonesia.
Tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan layak di masa depan serta terbatas aksesnya terhadap kemajuan teknologi dan informasi.
Program Si Patas menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam pendidikan formal.
Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat hingga warga setempat.
Pendekatan gotong-royong sangat relevan dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong. Dengan demikian partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat sangatlah penting agar target program dapat tercapai sesuai rencana.
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa oleh karena itu peningkatan akses bagi semua anak merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah maupun negara secara keseluruhan (ads/stch).
