BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini menjadi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemkab Kebumen, sebuah prestasi yang menegaskan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan buku laporan hasil pemeriksaan keuangan diselenggarakan di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Kamis, 6 Juni 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, kepada Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah.
Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Zaeni Miftah menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk terus mempertahankan capaian prestasi ini.
Menurutnya, pencapaian opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan bagi Pemkab Kebumen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi. Tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD,” ujar Zaeni.
Wakil Bupati juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintahan daerah. Ia menilai bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari pengelolaan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan aset daerah.
“Alhamdulillah yang patut kita syukuri Pemkab Kebumen tahun ini kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK-RI. Perolehan penghargaan WTP ini juga merupakan rahmat Allah SWT yang dibarengi kerja keras dan keseriusan kinerja OPD di Kabupaten Kebumen,” kata Zaeni dengan penuh rasa bangga.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menjelaskan peran penting BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat 1.
“Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja,” ucap Lutfi dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pemeriksaan keuangan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan tahapan yang jelas hingga menghasilkan laporan hasil pemeriksaan.
Opini WTP yang diberikan merupakan penilaian obyektif terhadap kewajaran pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan negara.
“Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran pengelolaan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara obyektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara,” jelas Lutfi.
Ketua DPRD Kebumen, Saman Halim, juga memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Pemkab Kebumen meraih WTP delapan kali berturut-turut merupakan bukti bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan dengan baik.
Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Kebumen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah, mendukung transparansi, serta menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah ke depan. (fur/stch)
