BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Zahid Khasani, menegaskan bahwa pendirian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak berarti Kementerian Agama (Kemenag) akan memindahkan pegawai secara sepihak.
Proses penataan pegawai ini dilakukan melalui mekanisme pengusulan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga keteraturan dan keadilan dalam manajemen sumber daya manusia.
Zahid Khasani menjelaskan bahwa pegawai yang selama ini bertugas di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) secara otomatis akan mengikuti penataan kelembagaan tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa mereka terus dapat mendukung operasional Kemenhaj dengan baik.
Sementara itu, untuk pegawai di luar Seksi PHU, Kemenag Kabupaten Purbalingga hanya mengusulkan mutasi pindah antar instansi berdasarkan kebutuhan nyata dari Kemenhaj.
“Ini bukan tentang mengambil pegawai, tetapi lebih kepada mengusulkan mereka,” ujar Zahid.
“Pegawai dari Seksi PHU secara otomatis akan terlibat dalam proses perpindahan. Di luar itu, pengusulan dilakukan sesuai kebutuhan,” lanjutnya
Menurut Zahid, jika kebutuhan sumber daya manusia di Kemenhaj dirasa masih kurang, maka Kemenag dapat kembali mengajukan usulan tambahan untuk memenuhi kekosongan tersebut. Namun jika kebutuhan sudah mencukupi, pegawai yang ada akan dimaksimalkan perannya agar efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Zahid menambahkan bahwa hanya pegawai yang memenuhi kriteria tertentu saja yang akan diusulkan oleh Kemenag Purbalingga.
Dalam struktur organisasi Kemenhaj sendiri, digunakan tipologi B yang terdiri dari posisi kepala, kepala subbagian, kepala seksi haji, jabatan fungsional serta pelaksana. Ini menunjukkan adanya hierarki yang jelas dalam organisasi tersebut.
Mekanisme pengusulan pegawai dilakukan secara berjenjang. Proses dimulai dari Kemenag Kabupaten yang kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi.
Selanjutnya Kanwil memberikan rekomendasi kepada Biro Kepegawaian hingga akhirnya terbit surat keputusan mutasi dan pegawai resmi diterima di Kementerian Haji dan Umrah.
“Kami mengusulkan pemenuhan jabatan kasubbag, kasi, dan jabatan fungsional,” jelas Zahid lebih lanjut.
Harapan besar dipertaruhkan pada pendirian Kementerian Haji dan Umrah ini agar pelayanan haji dan umrah bisa menjadi lebih profesional dan fokus tanpa mengganggu kinerja serta pelayanan di lingkungan Kemenag daerah lainnya.
Dengan adanya departemen baru ini, peningkatan mutu layanan diharapkan dapat diraih sehingga para jamaah haji dan umrah mendapatkan pengalaman terbaik dalam perjalanan spiritual mereka.
Pendirian departemen baru ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga untuk memfasilitasi pertumbuhan profesionalisme dalam melayani masyarakat Muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah.
Proses selektif dalam pemilihan pegawai menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi melalui tenaga kerja yang kompeten.
Diharapkan pula bahwa langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif pada seluruh sistem pelayanan ibadah haji dan umrah di Indonesia sehingga mampu bersaing secara global dengan negara lain yang juga memiliki tradisi kuat dalam pengelolaan perjalanan ke tanah suci.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai perubahan struktural ini karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan dengan matang demi kepentingan bersama baik bagi para calon jamaah maupun bagi perkembangan institusi negara.
Transformasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman sambil tetap menjaga nilai-nilai inti pelayanan publik. (alw/stch/fam)
