BANYUMASEKSPRES.ID, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Payment ID yang akan memantau rekening penerima bantuan sosial (bansos) mulai 17 Agustus 2025. Langkah ini diharapkan mampu memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan.
“Pokoknya kita ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat orangnya, tepat keluarganya, penerimanya,” jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai kunjungan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).
“Pokoknya serba tepat, dan salah satunya lewat digitalisasi penyaluran bansos,” tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Menurutnya, Kemensos sangat terbuka dengan inovasi yang dihadirkan Bank Indonesia (BI) melalui aplikasi baru ini. Gus Ipul menambahkan, pihaknya juga berkolaborasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam mengembangkan digitalisasi bansos.
Ia berharap kehadiran Payment ID akan membuat data penerima bantuan sosial semakin akurat, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
“Kita ada di sana timnya dan kita dukung penuh. Jadi, mudah-mudahan ke depan data kita [penerima bansos] makin akurat, lalu penerima bansosnya tepat sasaran,” tegas sang menteri.
“Supaya kita bisa mengetahui profil penerima manfaat lebih jauh lewat rekening-rekening mereka,” sambungnya.
Bank Indonesia akan memulai uji coba Payment ID pada 17 Agustus 2025. Pada tahap awal, penerapan ini hanya fokus pada verifikasi rekening penerima bansos untuk memastikan tidak ada data yang salah atau ganda.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai.
“Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus (2025),” beber Dicky di Jakarta, Rabu (23/7).
Nantinya, Payment ID akan memantau aktivitas keuangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Pemantauan ini mencakup pendapatan, transaksi belanja dengan tabungan bank, kartu kredit, maupun dompet digital (e-wallet).
Selain itu, sistem ini juga dapat mengakses informasi investasi, beban utang, hingga transaksi di platform pinjaman online (pinjol).
Dicky menambahkan, pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini demi memastikan keamanan data dan keandalan sistem.
Secara terpisah, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan Saputra, menjelaskan bahwa Payment ID akan menjadi tanda pengenal unik atau unique identifier. Sistem ini nantinya akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencatat profil keuangan setiap individu.
“Kami (BI) akan melindungi pemilik Payment ID dan menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan,” ucap Dudi dalam Editors Briefing 2025 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (16/7).
Ia mengungkapkan, Payment ID memiliki kemampuan mendeteksi dini potensi kecurangan atau fraud yang dilakukan masyarakat. Dengan teknologi ini, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih aman, transparan, dan terukur.
Dudi menegaskan bahwa Payment ID tidak dimaksudkan untuk menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang selama ini dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sistem ini lebih difokuskan untuk memperkuat proses identifikasi dan verifikasi dalam penyaluran bantuan sosial. (WAN)
