BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Kerusakan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Purbalingga telah mencapai angka yang memprihatinkan, yaitu 80.016 meter, atau sekitar 80 kilometer dari total panjang keseluruhan yang mencapai 326.391 meter.
Data mengenai kerusakan irigasi ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menangani masalah ini.
Hal ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk meminta agar Pemkab tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap jaringan irigasi yang vital bagi sektor pertanian.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi saluran irigasi yang rusak dan dampaknya terhadap pertanian di daerah tersebut.
Aman menegaskan bahwa kerusakan jaringan irigasi sudah berdampak signifikan pada berkurangnya debit air yang sangat dibutuhkan oleh lahan pertanian.
Dalam pernyataannya pada Minggu (10/5/2026), ia menyatakan, “Kami mendorong supaya eksekutif tidak hanya memikirkan jalan saja yang halus, tetapi juga jaringan irigasi. Hal ini penting dan utama bagi petani.”
Kondisi ini menjadi semakin mendesak karena saat ini para petani masih mendapatkan bantuan dari tingginya curah hujan.
Namun, Aman menekankan bahwa situasi cuaca tersebut tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang untuk mempertahankan produktivitas pertanian di Kabupaten Purbalingga.
Dengan kata lain, ketergantungan pada cuaca ekstrem untuk mendukung aktivitas pertanian bukanlah sebuah strategi yang berkelanjutan.
Aman Waliyudin mengingatkan bahwa perhatian yang lebih besar terhadap infrastruktur irigasi sangatlah penting.
Kabupaten Purbalingga selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah, sehingga keberlangsungan sektor pertanian harus dijaga dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi semua pihak dalam menangani masalah ini secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah.
“Jaringan irigasi perlu mendapat perhatian serius dari semua tingkatan pemerintahan,” ujarnya lebih lanjut.
Ia menguraikan bahwa tanggung jawab perbaikan harus dibagi secara proporsional; saluran irigasi tersier menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda), saluran sekunder berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan saluran induk merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Informasi tambahan dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mengungkapkan bahwa kerusakan terbesar terjadi pada jaringan irigasi tersier yang langsung terhubung dengan area pertanian masyarakat.
Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada produksi pertanian tetapi juga dapat mempengaruhi pendapatan para petani, yang bergantung pada keberlangsungan pasokan air untuk tanaman mereka.
Seiring dengan bertambahnya jumlah kerusakan infrastruktur irigasi, tantangan semakin besar bagi para petani dalam menjaga hasil panen mereka.
Keterbatasan akses air bersih akibat kerusakan jaringan irigasi dapat mengurangi kualitas hasil pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan masyarakat secara keseluruhan.
Sementara itu, di lapangan, kondisi jaringan irigasi di wilayah Kecamatan Bukateja menjadi sorotan utama DPRD Purbalingga akibat banyaknya laporan mengenai kerusakan yang terjadi.
Banyak petani lokal mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air untuk lahan mereka, sehingga mengganggu siklus tanam dan panen yang seharusnya berjalan lancar.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya infrastruktur irigasi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, harapan agar Pemkab Purbalingga segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki saluran irigasi semakin kuat. (alw/stch/dda)
