BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan selama 90 hari, yang dimulai dari tanggal 22 Juni hingga 19 September 2026.
Keputusan ini diambil setelah mulai dirasakannya dampak kemarau di berbagai wilayah, dengan potensi kekeringan yang diperkirakan akan meluas dalam beberapa bulan mendatang.
Penetapan status siaga darurat ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/470 Tahun 2026, yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Kesiapan Menghadapi Musim Kemarau yang dilaksanakan di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.
Bupati Banjarnegara, dr Amalia Desiana, menekankan bahwa pemerintah daerah tidak ingin penanganan terhadap kekeringan hanya terfokus pada distribusi bantuan air bersih semata.
Dia menjelaskan bahwa persoalan kekeringan yang berulang setiap tahun memerlukan solusi yang lebih permanen dan komprehensif.
“Penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan dropping air. Kita harus menghadirkan solusi jangka panjang agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun,” ungkap Amalia.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, bupati menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan diprioritaskan oleh Pemkab.
Ini termasuk pembangunan sumur bor, embung, serta optimalisasi pompa air untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat.
Selain itu, pencarian sumber-sumber air baru di sekitar wilayah terdampak juga menjadi bagian dari rencana tersebut.
Amalia juga mendorong penyediaan tandon air komunal agar distribusi bantuan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Dia meminta kepada seluruh camat untuk segera memetakan wilayah-wilayah yang rawan kekeringan, mengidentifikasi ketersediaan sumber air terdekat, serta menghimpun informasi mengenai kebutuhan bantuan air bersih di masing-masing kecamatan.
Langkah ini merupakan bentuk kewaspadaan pemerintah daerah yang tidak tanpa alasan.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang dari biasanya, dengan puncak kekeringan diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus mendatang.
Beberapa wilayah seperti Kecamatan Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Klampok, dan Susukan telah masuk ke dalam kategori daerah rawan terdampak kekeringan.
Dampaknya sudah mulai dirasakan di Kecamatan Bawang, di mana warga Desa Gemuruh dan Desa Serang telah mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih akibat berkurangnya pasokan air setelah putusnya saluran irigasi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Aji Piluroso, mengungkapkan bahwa hingga saat ini BPBD bersama Palang Merah Indonesia (PMI) telah mendistribusikan sebanyak 57 tangki air bersih atau sekitar 285 ribu liter ke wilayah-wilayah yang terdampak oleh kekeringan ini.
Namun pihaknya juga menghadapi keterbatasan anggaran operasional yang dapat mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan tersebut.
Aji menjelaskan bahwa sisa anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk armada distribusi saat ini hanya mencapai Rp 29 juta.
“Dengan anggaran yang tersisa, kemampuan operasional kami diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 97 tangki air lagi,” kata Aji dengan nada prihatin.
Hal ini menunjukkan tantangan serius bagi BPBD dalam menjalankan tugas mereka di tengah krisis yang semakin meningkat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjarnegara Hendro Cahyono juga menegaskan pentingnya persiapan dari seluruh organisasi perangkat daerah lainnya untuk mengambil langkah antisipasi sesuai dengan bidang masing-masing.
Hal ini penting agar setiap instansi dapat berkontribusi secara maksimal dalam penanganan kekeringan sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi dengan baik.
Situasi ini mengingatkan kita akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi bencana alam seperti kekeringan.
Dengan adanya strategi jangka panjang dan upaya kolektif dari berbagai pihak, harapannya adalah masyarakat dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrem tersebut. (jud/stch/dda)
