BANYUMASEKSPRES.ID, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan yang menyebut keputusan menangguhkan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, di Piala Dunia 2026 diduga tidak melalui prosedur yang semestinya.
Kebijakan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak karena dinilai mengabaikan mekanisme internal Komite Disiplin FIFA serta menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan regulasi turnamen.
Polemik bermula saat Folarin Balogun menerima kartu merah dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina.
Insiden terjadi setelah Balogun secara tidak sengaja menginjak tendon Achilles bek Bosnia, Tarik Muharemović. Wasit yang memimpin pertandingan langsung mengeluarkan kartu merah.
Berdasarkan regulasi Piala Dunia yang berlaku, pemain yang menerima kartu merah otomatis harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan.
Aturan tersebut selama ini diterapkan tanpa mekanisme banding sehingga Balogun dipastikan seharusnya absen ketika Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar.
Namun situasi berubah secara mengejutkan sehari sebelum pertandingan berlangsung. FIFA mengumumkan bahwa hukuman terhadap Balogun ditangguhkan selama satu tahun.
Dengan keputusan tersebut, penyerang berusia 25 tahun itu kembali memenuhi syarat untuk tampil memperkuat Amerika Serikat.
Balogun akhirnya bermain penuh selama 90 menit ketika Amerika Serikat menghadapi Belgia.
Meski demikian, kehadirannya tidak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan telak 1-4 yang sekaligus mengakhiri langkah Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.
Keputusan FIFA tersebut menjadi perhatian luas karena disebut sebagai pertama kalinya hukuman otomatis kartu merah ditangguhkan sejak sistem tersebut diberlakukan pada Piala Dunia 1970.
Kondisi itu memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk UEFA serta Federasi Sepak Bola Belgia, yang mempertanyakan dasar hukum dan konsistensi penerapan aturan disiplin.
Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya diambil oleh badan peradilan independen FIFA tanpa campur tangan pihak lain.
Ia juga membantah isu yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tekanan kepada FIFA agar Balogun tetap bisa bermain.
Infantino menegaskan bahwa setiap perkara disiplin diputuskan melalui mekanisme hukum yang independen sesuai aturan organisasi.
Menurutnya, prinsip tersebut merupakan bagian penting dari sistem tata kelola FIFA dan akan terus dipertahankan.
Namun, laporan terbaru dari media Inggris The Times menghadirkan fakta yang berbeda.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa keputusan penangguhan hukuman Balogun diduga hanya ditetapkan oleh Ketua Komite Disiplin FIFA, Mohammad Al-Kamali, tanpa melibatkan 17 anggota komite lainnya.
Padahal, dalam kasus-kasus penting yang memiliki dampak besar terhadap jalannya kompetisi, Komite Disiplin FIFA umumnya melibatkan sedikitnya tiga anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif.
Dugaan bahwa keputusan hanya dibuat oleh satu orang memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prosedur internal FIFA.
Hingga laporan tersebut beredar, FIFA belum memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Ketiadaan tanggapan resmi membuat polemik semakin berkembang dan memunculkan spekulasi di kalangan pengamat sepak bola internasional.
Kontroversi ini juga memicu efek domino. Beberapa negara mulai mengajukan permohonan serupa kepada FIFA terkait hukuman pemain mereka.
Federasi Prancis meminta kartu kuning yang diterima Michael Olise dihapus, sementara anggota parlemen Inggris, Noah Law, mengirim surat terbuka agar hukuman kartu merah Jarell Quansah juga ditangguhkan hingga turnamen berakhir.
Dalam suratnya, Noah Law mengakui bahwa Quansah memang layak menerima kartu merah sesuai peraturan pertandingan.
Namun ia menilai apabila FIFA memberikan perlakuan khusus kepada Balogun, maka seharusnya kebijakan serupa dapat dipertimbangkan bagi pemain lain agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda.
Polemik tersebut bahkan mendapat tanggapan dari pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel.
Dengan nada bercanda, ia menyindir situasi tersebut dengan mengatakan bahwa mungkin Inggris juga perlu menghubungi Donald Trump apabila ingin hukuman Quansah ditangguhkan.
Meski disampaikan sebagai candaan, Tuchel mempertanyakan batas penerapan kebijakan FIFA.
Menurutnya, apabila keputusan disiplin dapat diubah setelah kartu merah diberikan, maka akan muncul pertanyaan mengenai konsistensi penerapan aturan di masa mendatang.
Ia menilai FIFA perlu memberikan penjelasan yang transparan agar kepercayaan publik terhadap sistem disiplin tetap terjaga.
Kasus Folarin Balogun kini menjadi salah satu kontroversi terbesar sepanjang Piala Dunia 2026.
Selain menimbulkan kritik terhadap tata kelola FIFA, polemik ini juga membuka perdebatan mengenai transparansi, independensi badan disiplin, serta pentingnya penerapan aturan yang adil dan konsisten bagi seluruh peserta kompetisi internasional. (*/stch/dda)
