BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Di tengah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Kabupaten Purbalingga masih menghadapi tantangan besar terkait rata-rata lama sekolah (RLS).
Hingga saat ini, RLS di Purbalingga tercatat hanya mencapai 7,37 tahun, angka ini masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional yang berkisar antara 9,1 hingga 9,4 tahun. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2023–2025.
Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, mengakui bahwa capaian pendidikan di wilayahnya masih menjadi pekerjaan rumah yang serius.
Dalam pidato resminya saat upacara Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Alun-alun Purbalingga pada Sabtu (2/5/2026), ia menyatakan,
“Meski menunjukkan tren positif, diakui masih terdapat tantangan pendidikan di Purbalingga.”
Kondisi ini tentu saja mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pendidikan yang ada.
Selain RLS, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Purbalingga juga menunjukkan angka yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Saat ini HLS di daerah tersebut tercatat sebesar 12,11 tahun, sedangkan secara nasional HLS berada pada kisaran antara 13,02 hingga 13,21 tahun pada periode 2024–2025.
Selisih antara HLS Purbalingga dan rata-rata nasional ini menandakan adanya kesenjangan dalam pencapaian pendidikan antara daerah tersebut dengan standar nasional.
Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dituntut untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kedua indikator tersebut demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Langkah-langkah peningkatan pendidikan menjadi sangat penting agar masyarakat dapat bersaing di era global yang semakin kompleks dan penuh tantangan ini.
Bupati Fahmi juga menyoroti perlunya adaptasi dunia pendidikan terhadap perkembangan era digital saat ini.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar harus lebih dioptimalkan.
Misalnya dengan penggunaan smart board dan alat teknologi lainnya yang bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa.
Dukungan dari program-program pemerintah pusat juga dinilai sangat penting untuk membantu memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan lokal.
Dalam rangkaian kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional tersebut, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Penandatanganan pakta tersebut melibatkan Bupati Fahmi Muhammad Hanif, Wakil Bupati, Forkopimda serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pakta Integritas ini berfungsi untuk menegaskan komitmen penyelenggaraan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.
Inisiatif semacam ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak terkait, harapannya adalah proses penerimaan siswa baru dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. (tya/stch/dda)
