BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Sampai dengan akhir September tahun ini, pembangunan halte di kawasan Pasar Pon, Bantarsoka, Purwokerto Barat masih samar tanpa kejelasan dari pemerintah pusat.
Warga sekitar yang telah menanti-nanti proyek ini harus bersabar lebih lama lagi, karena ada kemungkinan proyek tersebut tidak akan terealisasi dalam waktu dekat hingga tahun 2025.
Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Agus Susanto, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru terkait pelaksanaan proyek dari pihak pemerintah pusat.
“Belum ada informasi lagi. Lelang juga belum ada kejelasan,” ujar Agus pada Selasa (23/9).
Dengan mendekati akhir triwulan III tahun ini, ketidakpastian informasi dari pusat menjadi kendala utama untuk merealisasikan proyek halte Pasar Pon.
Agus mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat sebelum melakukan langkah lanjutan untuk mengusulkan pendanaan dari APBD kabupaten.
Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi tumpang tindih jika pembangunan dengan anggaran daerah sudah berjalan sementara rencana pendanaan dari APBN juga masih berproses.
“Pembangunan halte dari Pasar Pon belum diusulkan untuk dibangun dari APBD tahun depan,” jelas Agus lebih lanjut.
Selain persoalan efisiensi anggaran, Agus juga menyebutkan dinamika politik di tingkat pusat sebagai salah satu tantangan besar yang mempengaruhi percepatan proyek ini.
Pergeseran komisi di DPR RI yang melibatkan wakil rakyat dari daerah pemilihan Banyumas menjadi faktor lain yang turut memperlambat kemajuan proyek.
“Informasinya ada pergeseran komisi di pusat termasuk wakil-wakil rakyat dapil Banyumas,” tutupnya.
Sebagai bagian penting dari wajah kota Purwokerto, terutama bagi mereka yang datang dari arah Banyumas Barat, keberadaan halte Pasar Pon yang lebih representatif dan indah sangat diperlukan.
Namun, tanpa adanya kepastian dan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta stabilitas politik yang mendukung, realisasi pembangunan masih tampak jauh dari jangkauan.
Tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan infrastruktur, halte ini juga menjadi simbol penting bagi kota Purwokerto dalam menunjukkan kemajuan dan kerapian tata kotanya.
Keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur publik seperti halte Pasar Pon dapat berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu lokal.
Pada akhirnya, masyarakat berharap agar komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat berjalan lebih efektif sehingga berbagai proyek strategis dapat segera terwujud demi kepentingan bersama. (yda/stch)
