Banyumas Ekspres
Dark ModeLight Mode

Pemkab Cilacap Alokasikan 120 Miliar untuk Infrastruktur 2026, Dibagi Merata ke 24 Kecamatan

2026, Anggaran Infrastruktur Rp 120 M2026, Anggaran Infrastruktur Rp 120 M
ASPAL JALAN : Salah satu pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap tahun 2025

BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Kabupaten Cilacap telah mengumumkan rencana ambisius untuk tahun anggaran 2026 dengan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 120 miliar.

Meskipun terjadi pengurangan signifikan dalam dana transfer dari pemerintah pusat, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut tetap akan berlangsung secara merata dan berkelanjutan.

Menurut Bupati Syamsul, anggaran ini akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap, dengan tujuan agar pembangunan tidak terpusat hanya di beberapa wilayah saja.

“Anggaran infrastruktur Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026 sekitar Rp120 miliaran plus dengan perawatan,” ujar Syamsul dalam pernyataannya pada Selasa (6/1).

Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemkab Cilacap untuk memeratakan pembangunan di seluruh daerah.

Pendekatan distribusi proporsional ini berarti setiap kecamatan akan menerima alokasi dana berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Terutama bagi kecamatan yang memiliki beban infrastruktur yang signifikan, Pemkab Cilacap berencana untuk mengoptimalkan alokasi dana agar sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah.

“Kita bagi ke 24 kecamatan secara proporsional. Kecamatan-kecamatan yang infrastrukturnya besar juga akan kita optimalkan,” jelas Bupati Syamsul.

Selain fokus pada pembangunan dan perawatan jalan di tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga terus melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Program ini dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan skema swakelola.

Skema ini memungkinkan desa untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan sehingga dapat menyesuaikan proyek dengan kebutuhan riil masyarakat desa sekaligus mendorong partisipasi warga.

“Pola swakelola dinilai lebih efektif karena dapat menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat desa sekaligus mendorong partisipasi warga,” tambah Syamsul.

Ini merupakan langkah strategis Pemkab Cilacap untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan bahwa pembangunan berdampak positif pada kesejahteraan komunitas setempat.

Alokasi anggaran yang direncanakan tidak hanya mencakup perawatan jalan, tetapi juga berbagai proyek infrastruktur lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

Dengan dukungan dari Dinas PUPR, proyek-proyek ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

Komitmen Pemkab Cilacap terhadap pemerataan pembangunan tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dalam kabupaten tersebut.

Dengan jalan-jalan yang lebih baik, diharapkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat akan meningkat, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Keputusan untuk mendistribusikan dana secara merata ke seluruh kecamatan mencerminkan pemahaman mendalam atas kebutuhan lokal serta tantangan yang dihadapi setiap wilayah.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Pemkab Cilacap berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, skema swakelola yang diterapkan juga menjadi salah satu upaya inovatif dalam pengelolaan proyek infrastruktur desa.

Dengan pendekatan ini, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan semakin diperkuat.

Hal ini tidak hanya memberikan rasa memiliki terhadap proyek-proyek tersebut tetapi juga membangun kapasitas lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek serupa di masa depan.

Di tengah tantangan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap membuktikan bahwa kemandirian dan inovasi dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya.

Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan strategi distribusi anggaran yang matang dan partisipasi aktif dari penduduk setempat, Kabupaten Cilacap berada pada jalur yang tepat untuk mencapai kemajuan infrastruktur yang merata dan seimbang.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat gotong royong tetap menjadi landasan utama dalam mencapai kesejahteraan bersama. (jul/dda)

Berita Sebelumnya
Pembangunan Nihil, BLT Dipangkas

Dana Desa Bukateja Purbalingga 2026 Anjlok Drastis, Dari 1,5 Miliar Kini Tinggal 373 Juta

Berita Selanjutnya
APBN 2026 Tetap Cair Tanpa Seremoni DIPA

Menkeu Purbaya Tegaskan APBN 2026 Tetap Cair Meski DIPA dan TKD Belum Diserahkan