BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Memasuki tahun 2026, langkah awal penataan birokrasi di Kabupaten Purbalingga dimulai dengan pelantikan oleh Bupati Fahmi Muhammad Hanif.
Pada Jumat, 2 Januari 2026, bertempat di Pendapa Dipokusumo, enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II dilantik dan diambil sumpahnya.
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis untuk mengisi lima jabatan eselon II yang kosong serta satu posisi staf ahli bupati yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan daerah.
Seluruh pejabat tersebut terpilih melalui seleksi terbuka, menandakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan.
Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800.1.3/001 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Para pejabat yang dilantik termasuk Nugroho Priyo Pratomo sebagai Kepala Bapelitbangda, Imam Khasbulah sebagai Kepala Bakeuda, Heru Sri Wibowo sebagai Kepala Dindikbud, Dwi Mulyatno sebagai Kepala BKPPSDM, Drajat Uji Wakhyono sebagai Kepala DPUPR, serta Pandi yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati.
Menariknya, dari keenam nama tersebut, Dwi Mulyatno adalah satu-satunya yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Tidak hanya pelantikan pejabat eselon II yang menjadi fokus hari itu. Bupati Fahmi juga melantik pejabat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.
Mulai 1 Januari 2026, Pemkab Purbalingga telah menerapkan penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan peningkatan pelayanan publik.
Ini adalah salah satu langkah nyata setelah perubahan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025–2030.
Perubahan signifikan terjadi pada jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya berjumlah 27 kini dirampingkan menjadi 23 OPD.
Penyesuaian tugas pokok dan fungsi dilakukan agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal ini mencerminkan visi pemerintahan baru yang mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Fahmi Muhammad Hanif menegaskan pentingnya komitmen dan integritas para pejabat yang baru dilantik.
“Kami berharap pelantikan ini dapat memperkuat kinerja pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan profesionalisme dalam menjalani tugas demi pelayanan publik yang semakin baik ke depannya.
Pelantikan ini tidak hanya menjadi momen seremonial tetapi juga menjadi titik awal bagi para pejabat untuk membuktikan kapasitas mereka dalam membawa perubahan positif bagi Kabupaten Purbalingga.
Dengan struktur organisasi baru ini diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan seiring dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat yang dinamis.
Penataan birokrasi yang dilakukan oleh Bupati Fahmi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien.
Ini sejalan dengan harapan masyarakat akan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin.
Keseluruhan rangkaian acara pelantikan berjalan lancar dan khidmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
Ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Purbalingga untuk selalu menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan pemerintahan. (tya/dda)
