BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah saat ini masih merancang konsep pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian apakah rekrutmen CPNS akan kembali dibuka pada 2026 atau justru di tahun-tahun berikutnya, mengingat proses penataan aparatur sipil negara masih terus berlangsung.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan, peluang pembukaan CPNS dalam waktu relatif dekat paling besar ditujukan bagi para lulusan baru atau fresh graduate.
Pemerintah menaruh perhatian khusus pada kelompok ini karena dinilai membutuhkan akses lapangan kerja yang lebih luas di tengah dinamika pasar tenaga kerja nasional.
“Tentunya saya concern ya terhadap teman-teman dari fresh graduate ya,” kata Rini saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026) lalu.
Rini menjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan penghitungan ulang kebutuhan CPNS terbaru.
Proses tersebut dilakukan dengan menunggu data usulan kebutuhan pegawai dari masing-masing kementerian dan lembaga, sehingga formasi yang dibuka nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil organisasi pemerintahan.
“Sedang kita hitung dulu, nanti kementerian lembaga tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan pegawainya,” ucap Rini.
Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya memaparkan bahwa jumlah aparatur sipil negara saat ini telah mencapai sekitar 5,6 juta orang dan masih berpotensi bertambah hingga akhir 2025.
Angka tersebut terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebanyak 1,98 juta orang dan pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 3,59 juta orang.
Zudan menyebutkan, lonjakan jumlah ASN terjadi cukup signifikan sepanjang 2025. Pada awal Januari 2025, total ASN tercatat sekitar 4,2 juta orang, sehingga terdapat penambahan kurang lebih 1,4 juta ASN hingga November 2025.
“Dan Insyaallah di 1 Desember bertambah lagi karena proses penetapan SK (surat keputusan) PPPK penuh waktu dan paruh waktu terus berjalan,” ucap Zudan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Menurut Zudan, terus meningkatnya jumlah ASN tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang ditargetkan tuntas pada 2025.
Untuk itu, pemerintah membuka formasi PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu guna mengakomodasi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi pada 2024.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk kategori CPNS 2024, hampir seluruh peserta yang lulus seleksi telah memperoleh surat keputusan.
Dari total 248.721 formasi CPNS yang tersedia, sebanyak 184.740 peserta dinyatakan lulus dan 99,7% di antaranya sudah menerima SK pengangkatan.
Sementara itu, pada seleksi PPPK Tahap I dengan kebutuhan formasi 1.009.238, sebanyak 689.824 peserta dinyatakan lulus seleksi PPPK Penuh Waktu. Dari jumlah tersebut, 97,86% telah mendapatkan SK.
Untuk PPPK Tahap II, dari formasi yang sama, peserta yang lulus untuk formasi penuh waktu mencapai 185.535 orang dengan tingkat penerbitan SK sebesar 90,09%.
Masih terdapat formasi yang belum terpenuhi dari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membuka peluang untuk PPPK Paruh Waktu dengan jumlah formasi yang diusulkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga mencapai 1,24 juta.
Namun, realisasi penerbitan SK untuk kategori ini masih tergolong rendah. Dari total formasi PPPK Paruh Waktu yang dibuka dan telah diisi oleh peserta lulus seleksi, SK yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta pejabat pembina kepegawaian kementerian dan lembaga baru mencapai 23,88%, atau setara dengan 251.961 orang.
“Yang PPPK paruh waktu makanya banyak yang nanya kan kok kami belum dilantik, belum segera dikukuhkan? karena SK di instansinya belum dibuat, data yang masuk ke BKN secara sistem baru 23,88% atau 251 ribu seharusnya sudah di kisaran 1,1 juta,” kata Zudan.
Meski jumlah calon aparatur sipil negara terus bertambah, Zudan memastikan bahwa pemerintah tetap menyiapkan desain kebutuhan formasi CASN untuk 2026 dan tahun-tahun selanjutnya.
Ia pun meminta para pimpinan instansi pusat maupun daerah segera menetapkan kebutuhan formasi agar proses perencanaan dapat dilakukan lebih matang.
“Jadi bapak ibu pimpinan menetapkan formasi agar 2026 ibu menteri PANRB bersama teman-teman BKN agar memiliki pedoman sesuai Asta Cita. Kami berikan kajian-kajian ke ibu menteri yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk formasi,” kata Zudan. (fam)
