BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Kekosongan jabatan di tingkat eselon 2 di Kabupaten Cilacap tengah menjadi sorotan. Posisi penting seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris Dewan (Setwan), hingga sejumlah kepala dinas strategis belum terisi secara permanen.
Saat ini, ada sembilan posisi yang masih dikelola oleh Pelaksana Tugas (Plt), menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan birokrasi di wilayah ini.
Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, mengungkapkan bahwa proses pengisian jabatan tersebut akan mulai digelar pada bulan Juli mendatang.
“Proses pengisian jabatan tidak bisa dilakukan secara serta merta, karena membutuhkan proses dan mekanisme,” ujar Syamsul, Jumat (13/6).
Pernyataan ini menegaskan bahwa ada langkah-langkah tertentu yang harus ditempuh sebelum pejabat definitif dapat diangkat.
Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memulai tahapan penilaian atau assessment untuk memastikan bahwa calon pejabat eselon 2 yang akan dipilih nanti memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
Dalam waktu dekat, akan dilakukan open bidding untuk mengisi posisi kosong tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi kandidat terbaik yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai.
Selanjutnya, Bupati Syamsul menambahkan bahwa proses pengisian jabatan eselon 3 dan 4 juga akan segera dilakukan dengan menggunakan sistem talent pool.
“Kemudian akan dilanjutkan untuk proses pengisian jabatan eselon 3 dan 4, akan dilakukan dengan sistem talent pool untuk mendapatkan pejabat yang memiliki potensi serta kompetensi,” jelasnya.
Dengan sistem ini, diharapkan bisa mendapatkan pejabat yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata berdasarkan kemampuan mereka.
Bupati Syamsul menargetkan agar seluruh posisi kosong ini dapat terisi selama enam bulan masa jabatannya sebagai bupati, sembari menerapkan merit system yang telah digalakkan oleh pemerintah pusat.
“Jadi tidak asal menempatkan. Mekanisme kita lalui untuk benar-benar menjaring sumber daya yang sesuai serta berkompetensi di bidangnya masing-masing,” tandasnya.
Merit system ini diharapkan dapat memastikan bahwa penempatan pejabat dilakukan secara objektif dan berdasarkan kualifikasi, bukan sekadar berdasarkan kedekatan personal atau faktor non-profesional lainnya.
Saat ini, sembilan jabatan eselon 2 yang belum terisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain adalah Sekretaris Daerah yang dijabat oleh Penjabat (PJ), Sekretaris Dewan yang baru saja diisi oleh Plt dua pekan terakhir, dan dua kursi kosong untuk Staf Ahli Bupati.
Selain itu, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM juga belum mendapatkan pejabat definitif.
Kondisi ini menyoroti betapa pentingnya pengisian jabatan secara tepat waktu dan efisien, mengingat posisi-posisi tersebut memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan dan operasional harian pemerintah daerah.
Ketiadaan pejabat definitif bisa mempengaruhi kelancaran pelayanan publik dan pencapaian target-target pembangunan daerah.
Dengan demikian, langkah-langkah yang telah direncanakan oleh Bupati Syamsul Aulia Rachman, termasuk open bidding dan penerapan sistem merit, merupakan upaya untuk memastikan bahwa Cilacap memiliki pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepastian pengisian jabatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Cilacap ke arah yang lebih baik. (jul/stch)
