BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Dinas Perhubungan Banyumas sedang mempersiapkan peralihan penting dalam skema subsidi layanan Bus Trans Banyumas.
Mulai April 2026, subsidi yang selama ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Upaya ini bukan hanya sekadar penyesuaian anggaran, namun juga langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan transportasi publik di Banyumas.
Muhammad Eka, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas, mengungkapkan bahwa subsidi APBN yang saat ini bernilai Rp12 miliar akan berakhir pada Maret 2026.
Setelah itu, anggaran sebesar Rp15 miliar dari APBD akan digunakan untuk mendukung operasional Trans Banyumas.
“Kami sedang dalam tahap pematangan regulasi. Ini adalah transisi dari subsidi pusat ke daerah,” ujar Eka kepada awak media Banyumas Ekspres.
Peralihan ini tidak hanya terkait dengan sumber dana semata melainkan juga membuka peluang untuk melakukan penyesuaian jarak layanan Bus Trans Banyumas.
Penyesuaian ini dimaksudkan agar layanan lebih optimal tanpa mengabaikan koridor yang sudah ada.
Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi konflik dengan angkutan kota yang telah mulai muncul sejak awal tahun ini.
Sebagai contoh konkret, Muhammad Eka menjelaskan bahwa rute bus yang saat ini melayani koridor Pasar PON hingga Terminal Ajibarang dapat diperpanjang hingga Wangon.
Solusi semacam ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik bagi pengguna transportasi umum maupun sopir mikro bus yang beroperasi di trayek tersebut.
“Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah dengan merekrut mereka sebagai karyawan Trans Banyumas,” jelasnya lebih lanjut.
Selain itu, ada rencana lanjutan untuk memberikan subsidi kepada angkutan kota dengan prioritas pelayanan bagi pelajar.
Alokasi sebagian dari total subsidi sebesar Rp15 miliar diproyeksikan untuk mendukung operasional angkot.
Dengan skema integrasi ini, jalur-jalur yang selama ini dilayani oleh angkot di dalam Kota Purwokerto tidak akan terganggu oleh operasional Bus Trans Banyumas.
“Angkot akan berfungsi sebagai feeder atau pengumpan, menghubungkan penumpang dengan layanan Bus Rapid Transit (BRT),” pungkas Eka menutup pembicaraan.
Transformasi besar dalam sistem transportasi publik Banyumas ini dirancang untuk menciptakan jaringan transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.
Harapannya, perubahan ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi pengguna jasa tetapi juga bagi ekosistem transportasi di wilayah tersebut secara keseluruhan.
Dalam wawancara terpisah, beberapa pengguna layanan Bus Trans Banyumas menyambut baik rencana ini meskipun ada kekhawatiran akan penyesuaian tarif atau perubahan jadwal yang mungkin terjadi pasca peralihan subsidi.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang selama ini dinikmati.
Sementara itu, pelaku usaha mikro bus lokal menyatakan ketertarikannya terhadap tawaran perekrutan menjadi bagian dari tim Trans Banyumas.
Namun demikian, mereka berharap ada kejelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan kerja serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. (yda/stch/dda)
