BANYUMASEKSPRES.ID, Penyaluran bantuan sosial tahap ketiga untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai memasuki fase penting dengan dimulainya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tiga bank besar, meliputi Bank Syariah Indonesia untuk wilayah Aceh, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri, resmi mengalihkan skema pencairan bansos yang sebelumnya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Percepatan distribusi KKS ini merujuk pada surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bertanggal 12 Agustus 2025.
Dalam surat tersebut, pemerintah menegaskan agar proses penyaluran segera dilakukan sehingga para penerima manfaat bisa mencairkan hak mereka tanpa penundaan.
Meski distribusi telah dimulai, proses pembukaan rekening kolektif atau burekol bagi KPM masih berjalan.
Beberapa penerima belum mendapatkan KKS maupun buku tabungan, sehingga jadwal penyaluran akan terus disesuaikan dengan progres di lapangan.
Petugas bank bersama pendamping sosial juga masih melakukan berbagai koordinasi di daerah masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, metode distribusi menyesuaikan dengan jumlah penerima di suatu wilayah.
Jika jumlah KPM relatif kecil, mereka akan menerima undangan resmi untuk mengambil KKS di kantor cabang bank terdekat.
Namun, di daerah dengan jumlah penerima cukup besar, pembagian difokuskan di kantor desa, kelurahan, atau kecamatan guna menghindari antrean panjang dan menjaga ketertiban proses penyaluran.
Bank juga memberikan perhatian khusus bagi KPM yang mengalami hambatan fisik. Untuk warga penerima yang menderita penyakit kronis atau disabilitas berat, pihak bank akan datang langsung ke rumah untuk menyerahkan kartu dan buku tabungan.
Berbeda dengan tiga bank sebelumnya, Bank Negara Indonesia (BNI) masih berada dalam tahap verifikasi data.
Hingga kini, pendamping diminta untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan guna mengecek kemungkinan adanya data ganda, kesalahan identitas, atau permasalahan lain dalam sistem kependudukan yang menghambat penerbitan KKS.
Setelah proses ini selesai, BNI akan mengirimkan hasil pembukaan rekening kolektif ke Kementerian Sosial agar bisa segera diterbitkan surat perintah distribusi bantuan.
Dalam perkembangan lain, Kementerian Sosial mengingatkan bahwa tidak semua KPM akan mendapatkan bansos tahap ketiga tahun ini.
Mengacu pada sistem pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat dua kategori penerima yang dikeluarkan dari daftar atau “exclude.”
Pertama, KPM yang sudah tidak memiliki komponen PKH, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas.
Kedua, KPM yang berdasarkan hasil pemadanan data dari berbagai lembaga seperti BPS, BPJS, PLN, hingga data subsidi energi, masuk ke dalam desil kesejahteraan 6 hingga 10. Artinya, mereka sudah berada di luar kategori rumah tangga miskin atau rentan miskin.
Per tanggal 21 Agustus 2025, data terbaru di aplikasi DTSEN menunjukkan bahwa bantuan untuk alokasi Juli hingga September belum dicairkan.
Kementerian Sosial disebut masih menyelesaikan proses distribusi bansos tahap kedua sambil menunggu hasil cut off data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 18 Agustus lalu.
Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan tahap selanjutnya.
Proses penyaluran bansos tahap ketiga PKH dan BPNT diperkirakan baru akan dimulai pada awal hingga pertengahan September 2025.
Akan tetapi, Kemensos terus mengingatkan masyarakat untuk tetap bersabar dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah.
Warga juga diimbau untuk tidak terlalu sering mengecek saldo kartu KKS di mesin ATM atau EDC demi menjaga kondisi fisik kartu agar tidak cepat rusak. Informasi akan diberikan secara langsung oleh pendamping jika saldo telah masuk ke rekening masing-masing KPM. (fam)
