BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Usulan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 9 persen kembali mengemuka.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut Bhima, kondisi kelas menengah di Indonesia membutuhkan perhatian serius.
Kelompok ini memiliki peran besar dalam mendorong konsumsi domestik sehingga penurunan daya beli akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kelas menengah saat ini menjadi kelompok yang paling perlu dijaga daya belinya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah menurunkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 9 persen,” ujarnya.
Bhima menjelaskan, tarif PPN yang lebih rendah akan membantu masyarakat mengurangi beban saat membeli berbagai barang maupun jasa.
Dengan biaya konsumsi yang lebih ringan, masyarakat diharapkan tetap memiliki kemampuan berbelanja sehingga roda perekonomian terus bergerak.
Ia menilai kebijakan fiskal yang berpihak kepada masyarakat akan memberikan dampak positif, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia.
Selain itu, penurunan tarif PPN juga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga aktivitas belanja dapat kembali meningkat.
Bhima mengungkapkan, jumlah masyarakat yang masuk kategori kelas menengah mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Data yang disampaikannya menunjukkan sekitar 10 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Bahkan, dalam satu tahun terakhir saja terdapat sekitar 1,1 juta orang yang turun kelas, sehingga kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.
Menurutnya, apabila daya beli terus melemah, maka dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat.
Selain mengusulkan penurunan tarif PPN menjadi 9 persen, Bhima juga mendorong pemerintah memperluas subsidi transportasi publik.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu masyarakat, terutama para pekerja di wilayah perkotaan, dalam mengurangi biaya perjalanan sehari-hari sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih ringan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga disarankan memberikan bantuan tunai secara langsung kepada kelompok masyarakat yang rentan turun dari kelas menengah agar daya beli tetap terjaga.
Bhima menegaskan bahwa menjaga konsumsi masyarakat merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kinerja industri nasional.
Apabila masyarakat tetap memiliki kemampuan berbelanja, permintaan terhadap berbagai produk dalam negeri seperti sektor otomotif, tekstil, pakaian jadi, hingga industri padat karya diperkirakan akan meningkat.
Sebaliknya, jika daya beli masyarakat terus menurun, perusahaan berpotensi mengurangi kapasitas produksi, menunda ekspansi bisnis, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Karena itu, ia menilai kebijakan penurunan PPN dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Menurut Bhima, kombinasi antara penurunan tarif PPN, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta dukungan terhadap sektor industri akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konsumsi domestik dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. (*/stch/dda)
