BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan akan mengevaluasi usulan penambahan kuota impor bawang putih yang diajukan oleh asosiasi importir dengan mempertimbangkan kondisi pasokan serta perkembangan harga di pasar domestik.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan stok sekaligus mempertahankan stabilitas harga bawang putih agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa bawang putih merupakan salah satu komoditas yang pengelolaan impornya menggunakan mekanisme neraca komoditas.
Melalui sistem tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi secara berkala sesuai kondisi yang berkembang di lapangan.
Menurut Budi Santoso, evaluasi terhadap kuota impor tidak harus menunggu hingga akhir tahun.
Pemerintah dapat melakukan peninjauan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan harga, gangguan pasokan, atau dinamika lain yang memengaruhi keseimbangan pasar nasional.
“Evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Ketika harga mengalami perubahan atau terdapat perkembangan tertentu, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan impor,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku usaha, termasuk usulan penambahan kuota impor bawang putih.
Namun, keputusan akhir tetap akan didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pasar maupun konsumen.
Selain mempertimbangkan kondisi dalam negeri, pemerintah juga memperhatikan situasi perdagangan internasional.
Selama ini, sebagian besar kebutuhan bawang putih Indonesia masih dipenuhi melalui impor dari China sebagai negara pemasok utama.
Karena itu, pola impor tidak dilakukan sekaligus dalam jumlah besar.
Pemerintah bersama para importir menerapkan mekanisme pengiriman secara bertahap agar permintaan dari Indonesia tidak memicu kenaikan harga di negara asal.
Menurut Budi Santoso, apabila seluruh importir melakukan pembelian dalam waktu yang bersamaan dengan volume besar, harga bawang putih di China berpotensi meningkat.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap harga jual di Indonesia.
Dengan sistem impor bertahap, pemerintah berharap harga pembelian tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memperoleh bawang putih dengan harga yang lebih stabil.
Menteri Perdagangan juga menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan persoalan yang berbeda dengan mekanisme penentuan kuota impor bawang putih.
Menurutnya, kebijakan impor tetap disusun berdasarkan kebutuhan nasional serta kondisi pasokan dan harga.
Ia menilai pengaturan impor yang telah diterapkan selama ini mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan kestabilan harga di pasar domestik.
Pemerintah akan terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Evaluasi melalui neraca komoditas juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi perubahan kondisi pasar, baik akibat meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, maupun perubahan harga di tingkat internasional.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa harga bawang putih secara nasional pada Maret 2026 mulai menunjukkan tren penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Meski demikian, di sejumlah daerah harga komoditas tersebut masih tercatat berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Pemerintah berharap mekanisme evaluasi kuota impor yang dilakukan secara berkala mampu menjaga keseimbangan pasokan bawang putih sepanjang tahun.
Selain memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengantisipasi gejolak harga akibat perubahan permintaan global maupun fluktuasi nilai tukar rupiah.
Dengan terus memantau kondisi pasar dan membuka ruang evaluasi kapan saja diperlukan, pemerintah optimistis pasokan bawang putih nasional akan tetap aman, sementara harga di tingkat konsumen dapat dijaga tetap stabil.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. (*/stch/dda)
