BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga mengalami serangkaian bencana alam yang menyebabkan kerugian material signifikan sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga, hingga 22 Desember 2025, tercatat 97 insiden bencana dengan kerugian mencapai Rp 4,74 miliar.
Tanah longsor menjadi bencana paling sering terjadi dan paling merugikan, mencatatkan 50 kejadian dengan kerugian lebih dari Rp 3,3 miliar.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Purbalingga, Yulianto, menjelaskan bahwa tanah longsor terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang memperburuk kondisi tanah yang sudah labil.
“Tanah longsor frekuensinya paling tinggi dan dampak kerugiannya juga paling besar,” ujar Yulianto kepada Banyumas Ekspres.
Dampak dari tanah longsor ini memaksa 133 warga untuk mengungsi, serta mengakibatkan kerusakan berat pada 38 rumah dan ancaman terhadap 46 rumah lainnya.
Cuaca ekstrem menempati urutan kedua dengan total 37 kejadian. Meski nilai kerugiannya lebih kecil dibandingkan tanah longsor, bencana ini menyebabkan satu korban jiwa dan empat orang luka-luka.
Dampaknya menjalar ke sekitar 650 jiwa dengan kerusakan ringan pada 137 rumah dan perkiraan kerugian sekitar Rp 1,27 miliar.
Banjir juga melanda Purbalingga sebanyak sembilan kali sepanjang tahun tersebut.
Banjir ini menyebabkan sebanyak 71 rumah terendam air dan mengharuskan 70 warga mengungsi sementara, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 175 juta.
Selain itu, terdapat satu kejadian kebakaran hutan dan lahan, namun tidak menimbulkan kerugian materiil. Tidak ada insiden gempa bumi atau kekeringan yang dilaporkan selama periode ini.
Secara keseluruhan, bencana alam di Purbalingga pada tahun 2025 berdampak pada sekitar 1.298 jiwa dari 396 kepala keluarga dan menyebabkan sebanyak 251 orang harus mengungsi.
Menghadapi potensi ancaman bencana yang terus ada, BPBD Purbalingga tidak tinggal diam dalam upaya mitigasi bencana.
Langkah-langkah mitigasi mencakup pemasangan sistem peringatan dini (early warning system), penentuan jalur evakuasi beserta titik kumpul yang aman, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.
“Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam menjalankan program mitigasi ini,” ungkap Yulianto kepada awak media.
“Namun demikian, upaya mitigasi telah dilakukan secara maksimal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana masyarakat bisa bersama-sama menerapkannya dengan baik,” tegasnya.
Pentingnya kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana tidak bisa dianggap remeh.
Masyarakat diharapkan bisa lebih proaktif dalam mengikuti program edukasi kebencanaan yang diselenggarakan oleh BPBD maupun instansi terkait lainnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat krusial untuk meminimalisasi dampak dari bencana alam yang mungkin terjadi di masa mendatang.
Dalam menghadapi cuaca ekstrem dan fenomena alam lainnya yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim global, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menekan angka korban maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana alam. (alw/dda)
