BANYUMASEKSPRES.ID, Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata kembali ditegaskan melalui keberlanjutan status Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off pada tahun 2026.
Kebijakan ini memastikan masyarakat Banyumas dapat memperoleh layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa terkendala administrasi maupun biaya tambahan.
BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto menegaskan bahwa Kabupaten Banyumas tetap mempertahankan status UHC Non Cut Off hingga 2026.
Artinya, warga yang baru didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah dapat langsung memanfaatkan layanan kesehatan maksimal dalam waktu 1×24 jam tanpa harus menunggu masa aktivasi kepesertaan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, Niken Sawitri, menjelaskan bahwa UHC Non Cut Off merupakan skema jaminan kesehatan universal yang dirancang memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program ini menjadi solusi nyata agar warga tidak tertunda mendapatkan pelayanan medis akibat status kepesertaan yang belum aktif.
Keberlanjutan program tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menghadirkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan status UHC Non Cut Off, masyarakat tidak lagi dibebani proses administratif yang panjang saat membutuhkan layanan kesehatan mendesak.
“Status UHC Non Cut Off tahun 2026 mencerminkan keseriusan Pemkab Banyumas dalam memastikan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas melalui Program JKN tanpa hambatan apa pun,” ungkap Niken Sawitri.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Januari 2026, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yang telah terdaftar sebagai peserta JKN mencapai 1.836.730 jiwa atau setara dengan 98,70 persen dari total populasi.
Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,85 persen, menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap pentingnya jaminan kesehatan.
Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang terjalin antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Kolaborasi ini difokuskan pada upaya menjaga kepesertaan JKN tetap aktif, sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, khususnya bagi peserta dari segmen mandiri.
BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait secara konsisten melakukan edukasi kepada masyarakat agar rutin membayar iuran tepat waktu.
Langkah ini penting untuk mencegah status kepesertaan menjadi tidak aktif, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh layanan kesehatan saat dibutuhkan.
“Kami terus mendorong kepatuhan peserta dalam pembayaran iuran JKN agar tidak mengalami kendala ketika memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan,” tambah Niken.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp105 miliar untuk memastikan keberlangsungan program UHC Non Cut Off pada tahun 2026.
Anggaran tersebut menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam sektor kesehatan masyarakat.
Menurutnya, adanya dukungan anggaran yang memadai, seluruh warga Banyumas yang memiliki KTP daerah dan didaftarkan oleh pemerintah akan langsung aktif sebagai peserta JKN sejak hari pendaftaran.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, Kebijakan lainnya yang mempermudah masyarakat Banyumas adalah penetapan jalur Trans Banyumas ke Koridor 4 Raih pengunjung 1480 di hari pertamanya.
“Melalui UHC Non Cut Off, kami ingin memastikan masyarakat Banyumas mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak, berkelanjutan, dan bebas dari hambatan administratif maupun biaya,” tegas Sadewo.
Keberlanjutan status UHC Non Cut Off menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional.
Dengan akses layanan yang semakin mudah dan cepat, kualitas kesehatan masyarakat diharapkan terus meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.(*/nds)
