BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung di Ruang Ardilawet pada Selasa (30/12/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Herni Sulasti, mewakili Bupati Purbalingga melantik dan mengambil sumpah delapan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Pelantikan ini menandai langkah penting dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut, sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga untuk memajukan kualitas SDM lokal.
Dalam sambutannya, Herni Sulasti menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dengan penuh perhatian, komitmen tinggi, dan tanggung jawab yang besar.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, yaitu mengunggulkan sumber daya manusia,” ujarnya kepada awak media.
Pesan tersebut jelas menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara.
Sekda juga memberikan sorotan khusus pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dua bidang yang dianggap krusial dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purbalingga.
“Setiap uang yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegas Herni.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas anggaran daerah dalam menciptakan manfaat nyata bagi warga.
Herni menjelaskan bahwa indikator keberhasilan kinerja individu telah ditetapkan secara jelas. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan tugas harus dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Ini adalah aspek penting dalam memastikan bahwa setiap pejabat fungsional dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Di sektor kesehatan, terutama bagi tenaga kesehatan di RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata yang baru dilantik, Sekda meminta mereka untuk meningkatkan sikap ramah dan humanis dalam pelayanan.
“Pasien atau masyarakat harus ditempatkan sebagai tuan yang harus dilayani dengan baik,” tegas Herni lagi.
Pernyataan ini mengedepankan pendekatan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan pasien, sesuatu yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik.
Selain itu, Herni juga menekankan peran strategis pustakawan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Peran pustakawan tidak hanya sebatas pengelolaan informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mendorong literasi dan akses informasi bagi masyarakat luas.
Delapan aparatur sipil negara yang dilantik terdiri dari lima orang guru ahli pertama yang melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
Selain itu, tiga pejabat lainnya dilantik melalui mekanisme perpindahan jabatan: seorang administrator kesehatan ahli pertama di Dinas Kesehatan, seorang pustakawan ahli pertama di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta seorang radiografer mahir di RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni formalitas semata, melainkan langkah konkret untuk memperkuat jajaran birokrasi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan-tantangan baru dalam pelayanan publik.
Dalam konteks modernisasi birokrasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan serta kemampuan untuk terus belajar menjadi kunci utama keberhasilan para pejabat fungsional ini.
Dalam dunia pendidikan misalnya, para guru yang baru dilantik diharapkan mampu membawa inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Dengan teknologi yang terus berkembang pesat, metode pengajaran konvensional perlu disesuaikan agar tetap menarik minat belajar siswa sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global.
Sementara itu, di sektor kesehatan, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama. Masyarakat mengharapkan layanan kesehatan yang cepat tanggap namun tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksinya dengan pasien.
Oleh karena itu, para tenaga kesehatan baru ini dituntut untuk tidak hanya memiliki keterampilan teknis medis tetapi juga kemampuan komunikasi interpersonal yang baik guna memberikan pengalaman pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Untuk pustakawan dan administrator informasi lainnya yang dilantik melalui perpindahan jabatan, tantangan mereka terletak pada bagaimana memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi pengelolaan data sekaligus memperluas aksesibilitas informasi bagi masyarakat luas.
Transformasi digital menjadi agenda penting dalam upaya reformasi birokrasi saat ini sehingga peran aktif dari para pustakawan sangat dibutuhkan.
Pada akhirnya pelantikan para pejabat fungsional ini adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.
Dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas profesionalisme serta komitmen terhadap pelayanan publik berkualitas tinggi maka tujuan besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat diyakini bisa tercapai. (tya/stch/fam)
