BANYUMASEKSPRES.ID, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memperoleh bantuan sosial (bansos) semakin berkurang seiring dengan upaya pembaruan data yang dilakukan oleh pemerintah. Ia menekankan progres signifikan yang dicapai dalam proses penyaluran bantuan yang sebelumnya tertunda.
Dari total 768.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya gagal menerima penyaluran bantuan dalam program PKH karena kendala rekening, sebanyak 405.232 KPM kini telah berhasil mendapatkan haknya. Informasi ini disampaikan oleh Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025.
“Pekan lalu kami informasikan terkait gagal salur dan proses pembukaan rekening kolektif (Burekol). Hingga hari ini, dari total 768.381 KPM yang mengalami kendala penyaluran, sebanyak 405.232 telah berhasil disalurkan bantuannya. Sementara itu, 363.149 KPM yang penyalurannya dilakukan melalui Himbara masih dalam tahap perbaikan,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa penyebab terlambatnya penyaluran bansos PKH bukan hanya teknis perbankan, melainkan juga karena persoalan data kependudukan. Perubahan nama, dokumen tak sesuai, serta administrasi ganda menjadi bagian dari tantangan yang perlu diselesaikan bersama lintas lembaga.
“Perbaikan terus berjalan, dan hasilnya memperlihatkan peningkatan jumlah penyaluran yang berhasil dibandingkan data sebelumnya yang mengalami kendala gagal salur,” ujarnya.
Gus Ipul turut menjelaskan bahwa bantuan sosial tambahan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp200 ribu untuk bulan Juni dan Juli telah disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran ini dilakukan secara bersamaan dengan bantuan sembako atau BPNT guna meningkatkan efisiensi dan integrasi program.
“Saat ini, penyaluran rutin BPNT atau bantuan sembako senilai Rp600 ribu sudah diterima oleh lebih dari 14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan tambahan bantuan sosial senilai Rp200 ribu per bulan selama Juni dan Juli, maka total bantuan yang diterima setiap KPM mencapai Rp1 juta,” jelasnya.
Percepatan penyaluran juga terlihat dari jumlah penerima bansos yang sudah menerima haknya. Untuk program PKH, 8.042.979 KPM telah berhasil disalurkan, setara dengan 80,43 persen dari total penerima.
Adapun pada program Kartu Sembako atau BPNT, bantuan telah disalurkan kepada 15.159.958 KPM, atau sebesar 82,95 persen dari target nasional. Meski begitu, masih ada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sedang dalam proses pembaruan data.
Saat ini, sebanyak 1.945.399 KPM penerima PKH dan 2.723.515 KPM penerima BPNT masih menunggu proses pembukaan rekening. Langkah ini sangat penting agar para penerima dapat segera mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Tercatat masih ada 11.622 KPM PKH dan 393.610 KPM BPNT yang sedang menjalani proses perbaikan data. Beberapa kendala yang umum ditemukan meliputi rekening tidak aktif, ketidaksesuaian nama, kartu yang belum diterbitkan, serta kesalahan pada nomor kartu.
“Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab gagalnya proses transfer,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menuturkan bahwa Kementerian Sosial secara aktif menjalin koordinasi dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, Mandiri, dan BSI. Langkah ini penting untuk memastikan data rekening yang bermasalah bisa diperbaiki secepat mungkin.
Bank telah mengonfirmasi nomor rekening yang aktif dan akan mengidentifikasi siapa saja KPM yang sudah memiliki rekening. Untuk rekening yang tidak ditemukan atau berbeda nama, akan dilakukan verifikasi dan penyesuaian data agar sesuai.
Setiap kali ditemukan data yang bermasalah, Kementerian Sosial segera melakukan tindak lanjut, baik melalui perbaikan data maupun proses penyaluran bantuan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan supaya tidak ada bantuan yang tertunda dalam waktu lama.
“Memang dari informasi yang kami peroleh, Himbara itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses buka rekening kolektif (Burekol),” ungkap mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini.
Di tengah proses verifikasi dan pemutakhiran, masyarakat juga diimbau untuk aktif memantau status bansosnya secara mandiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui aplikasi Cek Bansos, yang tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat umum.
“Berdasarkan informasi dari aplikasi Cek Bansos, sejak Mei hingga saat ini terdapat 389.318 pengajuan Usul dan 5.453 pengajuan Sanggah dari masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi,” jelasnya.
Data usulan dan sanggahan dari masyarakat akan digabungkan dengan input dari operator SIKS-NG di dinas sosial dan desa/kelurahan. Seluruh data tersebut akan diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan penerima bantuan.
“Kami berupaya menyediakan berbagai saluran pengaduan, sehingga selain melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga dapat menghubungi command center di nomor 171. Telepon ke command center 171 diharapkan memudahkan mereka yang kesulitan menggunakan aplikasi Cek Bansos,” jelas Gus Ipul.
Command center 171 tersedia untuk melayani masyarakat selama 24 jam nonstop. Bagi warga yang mengalami kendala teknis, layanan ini menjadi opsi alternatif yang cepat dan responsif.
Mulai tanggal 1 Juli 2025, masyarakat juga dapat mengunjungi dinas sosial di wilayah masing-masing untuk memperbarui data secara langsung. Fitur tambahan ini diharapkan mempercepat proses validasi dan memperluas jangkauan bantuan sosial tepat sasaran. (dda)
