BANYUMASEKSPRES.ID, Penyaluran bantuan sosial tahap kedua tahun 2025 kini tengah berlangsung di berbagai daerah.
Namun, di tengah proses pencairan ini, tidak sedikit warga yang dibuat bingung oleh status yang muncul ketika mengecek bantuan secara daring.
Alih-alih muncul sebagai penerima manfaat, sebagian masyarakat justru mendapati status “exclude” saat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Kondisi ini tentu memicu pertanyaan: apa sebenarnya arti dari status tersebut?
Status “exclude” mengindikasikan bahwa nama penerima tidak lagi tercantum dalam daftar penerima bansos untuk periode berjalan.
Hal ini berarti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak akan diterima untuk tahap kedua, meskipun sebelumnya pernah mendapatkan.
Alasan Munculnya Status “Exclude” Saat Cek Bansos
Pencoretan nama dari daftar bukan tanpa alasan.
Kementerian Sosial sedang melakukan pemutakhiran data besar-besaran melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Basis data ini menjadi rujukan utama dalam penyaluran seluruh bantuan sosial di Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa pembaruan data bersifat dinamis.
Menurutnya, proses validasi dan verifikasi dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Basis data ini dinamis, mencakup perubahan seperti kematian, perpindahan domisili, hingga perbaikan ekonomi. Validasi dan verifikasi dilakukan secara rutin untuk menghindari kesalahan data,” ujar Gus Ipul pada Senin, 13 Januari 2025.
Ia juga menegaskan bahwa ketepatan data menjadi kunci untuk mencegah dua permasalahan klasik dalam distribusi bansos.
Pertama adalah inclusion error, yaitu orang yang tidak berhak namun tetap menerima bantuan.
Kedua adalah exclusion error, di mana warga yang layak justru tidak masuk dalam daftar.
Penyaluran Bansos Tahap Kedua Sudah Dimulai
Pemerintah telah mulai menyalurkan bansos tahap kedua sejak 28 Mei 2025.
Jadwal pencairan disesuaikan dengan masing-masing daerah, melalui dua jalur utama penyaluran.
Bagi penerima yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bantuan disalurkan melalui Bank Himbara.
Sementara itu, untuk wilayah tanpa akses perbankan, PT Pos Indonesia menjadi mitra distribusi resmi.
Tidak Bisa Klaim Ulang Jika Kena Status “Exclude”
Status exclude tidak dapat diganggu gugat.
Jika nama Anda tidak muncul dalam sistem bansos tahap ini, tidak tersedia opsi untuk daftar ulang atau melakukan pengajuan klaim.
Karena itu, masyarakat disarankan untuk selalu memantau status penerima bantuan secara mandiri dan rutin.
Cara Cek Status Bansos 2025
Untuk melakukan pengecekan bansos 2025 secara online, masyarakat dapat membuka situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.
Selanjutnya, pilih wilayah sesuai domisili, masukkan nama lengkap sesuai KTP, ketik kode keamanan yang tertera, lalu klik tombol “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan status apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, masih dalam proses verifikasi, atau telah masuk dalam kategori “exclude”.
Jumlah dan Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2025
Adapun rincian bantuan tahap kedua PKH dan BPNT yang sedang berjalan juga tetap mengacu pada komponen kategori penerima.
Untuk bantuan PKH, ibu hamil dan anak usia dini masing-masing mendapatkan Rp750.000 per tiga bulan.
Siswa SD menerima Rp225.000, SMP Rp375.000, dan SMA Rp500.000.
Penyandang disabilitas berat dan lansia usia 60 tahun ke atas memperoleh Rp600.000 per tahap.
Sedangkan bantuan BPNT untuk periode April–Juni 2025 diberikan sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat.
Di tengah proses yang terus diperbaiki, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak berasal dari saluran resmi.
Termasuk ajakan daftar ulang bansos, klaim bantuan lewat formulir tak jelas, atau permintaan data pribadi di luar situs Kemensos.
Seluruh informasi terkait pencairan bansos PKH dan BPNT, termasuk status exclude, hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi pemerintah.
Dengan begitu, hak-hak penerima manfaat tetap terlindungi dan penyaluran bantuan bisa dilakukan secara adil dan tepat sasaran.
Artikel ini telah disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai dinamika status bantuan sosial 2025
