BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Kabupaten Kebumen berhasil menempatkan diri sebagai salah satu daerah dengan capaian tertinggi dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Jawa Tengah.
Hingga awal Juni 2025, sebanyak 137.102 penduduk telah mengaktifkan IKD. Jumlah tersebut menjadikan Kebumen masuk lima besar provinsi dalam hal aktivasi layanan identitas digital.
Meski capaian angka aktivasi tergolong tinggi, namun realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses teknologi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen, Jamal Darwanto, mengungkapkan bahwa kendala utama masih berasal dari keterbatasan perangkat, terutama di wilayah pedesaan.
Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memiliki gadget pribadi, khususnya kalangan orang tua.
“Misalnya dalam satu keluarga masih punya handphone-nya satu. Sedangkan IKD itu kan satu gadget, satu handphone dan satu aplikasi,” ujarnya, Senin 2 Juni 2025.
Jamal juga mengakui bahwa banyak warga belum sepenuhnya memahami fungsi IKD. Bahkan, meski sudah memiliki identitas digital, sebagian besar tetap meminta KTP fisik sebagai cadangan.
“Masyarakat merasa kalau pakai IKD, kayak belum punya KTP. Makanya kan ketika orang itu sudah punya IKD, mereka masih tetap minta fisiknya, padahal ketika sudah punya IKD tidak perlu lagi fisiknya,” jelasnya.
Untuk mendongkrak angka aktivasi, Disdukcapil Kebumen menerapkan pendekatan aktif, di antaranya dengan memberikan penawaran aktivasi IKD kepada masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, KK, atau akta kelahiran.
Selain itu, pihaknya juga membuka outlet layanan keliling ke desa-desa dan menjalin kerja sama dengan OPD lain yang memiliki kegiatan masyarakat berskala besar.
“Terus kemudian kita juga sering membuka outlet-outlet layanan ke desa-desa. Lalu bekerja sama juga dengan OPD lain kalau mereka punya kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Nah, itu kita juga ikut serta membuka layanan di situ,” tambah Jamal.
Meski baru digunakan secara terbatas di beberapa lembaga seperti bank dan BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan, IKD dinilai akan menjadi bagian penting dari transformasi digital layanan kependudukan di masa depan.
Namun belum meratanya penerimaan IKD oleh institusi publik turut menjadi hambatan dalam mendorong percepatan aktivasi.
“Masih banyak lembaga-lembaga pelayanan lain juga masih belum menerima IKD,” katanya.
Jumlah wajib KTP di Kebumen sendiri mencapai 1.090.419 jiwa. Dengan demikian, capaian saat ini masih berada di angka sekitar 12 persen dari total populasi wajib KTP.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Kebumen untuk terus meningkatkan literasi digital di masyarakat.
Jamal menilai rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tata cara pembuatan IKD menjadi salah satu alasan tingginya angka masyarakat yang belum melakukan aktivasi.
“Jadi memang masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan apa itu IKD, apa manfaatnya, bagaimana buatnya, karena itulah pentingnya sosialisasi,” jelasnya.
Hingga kini, terdapat 281 desa di Kebumen yang telah mampu memberikan layanan administrasi kependudukan, termasuk membantu warga dalam melakukan aktivasi IKD.
Jamal menargetkan, pada akhir tahun 2025, seluruh desa dan kelurahan di Kebumen sudah memiliki kapasitas tersebut.
Ia kembali mengajak masyarakat untuk segera mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store dan melakukan aktivasi. Ia menekankan bahwa penggunaan IKD lebih hemat waktu, aman, praktis, dan mendukung sistem layanan digital secara menyeluruh.
“Saat ini yang melakukan aktivasi IKD sebesar 137.102 orang, dan alhamdulillah kita sudah masuk lima besar di Jateng. Insya Allah dalam waktu dekat kita usahakan target bisa masuk tiga besar,” tegas Jamal. (fur/stch)
