Banyumas Ekspres
Dark ModeLight Mode

Impor LPG Tembus 8,4 Juta Ton, Devisa Negara Ratusan Triliun Rupiah Mengalir ke Luar Negeri

Devisa Negara Bocor Ratusan Triliun per TahunDevisa Negara Bocor Ratusan Triliun per Tahun
BEKERJA: Petugas mengisi gas untuk tabung LPG 3 kg

BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Setiap tahun, Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah akibat impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Situasi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi LPG di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa konsumsi LPG nasional saat ini jauh melebihi kapasitas produksinya.

Konsumsi tersebut mencapai sekitar 10 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya berkisar 1,6 juta ton.

“Artinya kita itu impor 8,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berapa ratus triliun itu devisa kita keluar,” jelas Bahlil dalam konferensi pers terkait Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (8/1) (*).

Kondisi ini menjadikan pemerintah fokus pada pengembangan proyek hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), alih-alih meningkatkan kapasitas produksi LPG di dalam negeri.

“Sementara di dalam negeri untuk membangun pabrik LPG, kalau pakai gas itu kan bahan bakunya C3, C4. Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2. Mau tidak mau harus ada institusi impor. Nah, caranya adalah memanfaatkan baku barang low kalori untuk DME. Itu bisa dipakai untuk mengganti LPG,” urai Bahlil.

Sebagai upaya konkret pengurangan impor LPG dan mengatasi defisit devisa negara, pemerintah telah merencanakan peluncuran beberapa proyek hilirisasi energi terbarukan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan akan ada enam proyek hilirisasi yang siap groundbreaking.

Salah satu proyek unggulan adalah gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG.

“Dilanjutkan di bulan Februari dan Maret, untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati,” tuturnya setelah mengikuti Retret Awal Tahun Kabinet di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1).

Proyek gasifikasi ini bukanlah sekadar langkah jangka pendek melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya impor.

Produksi DME dari batubara diharapkan dapat menutup sebagian besar kebutuhan energi domestik yang selama ini ditutupi oleh impor LPG mahal dari luar negeri.

Keberhasilan proyek ini juga dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.

Selain itu penggunaan DME sebagai pengganti LPG dipandang lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan pembakaran batubara secara langsung.

Namun demikian tantangan-tantangan teknis dan nonteknis masih harus diatasi agar proyek hilirisasi DME dapat berjalan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pabrik-pabrik pengolahan serta jaringan distribusi menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan para pelaku industri terkait.

Salah satunya adalah memastikan ketersediaan teknologi yang tepat guna serta membangun kerjasama internasional dengan negara-negara yang memiliki pengalaman serupa dalam bidang konversi sumber daya energi.

Selain itu dukungan regulasi dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran investasi dan pelaksanaan proyek tersebut.

Di tengah usaha keras pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi Menteri Bahlil juga mengingatkan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan energi berkelanjutan ini. (*/dda)

Berita Sebelumnya
Pph

Aturan Baru Pajak 2026, Pekerja Bergaji Rp10 Juta Berpeluang Bebas PPh

Berita Selanjutnya
Pernah Buka Peluang Rujuk

Gagal Rujuk di Masa Iddah, Andhara Early Mantap Cerai dari Bugi Ramadhana