BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Cilacap masih berada pada kisaran 64 persen.
Angka ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai target partisipasi aktif sebesar 80 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Padahal, Kabupaten Cilacap telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95 persen, menempatkan daerah ini sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar di Jawa Tengah.
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN hingga memenuhi standar minimal tersebut, diperlukan tambahan anggaran yang signifikan.
“Secara kepesertaan kita sudah 95 persen UHC, tetapi yang aktif baru sekitar 64 persen. Padahal sesuai regulasi, minimal harus 80 persen,” ujar Syamsul pada Senin (19/1).
Menurutnya, untuk mencapai tingkat keaktifan partisipasi tersebut, diperlukan dana tambahan antara Rp 160 miliar hingga Rp 200 miliar.
Tantangan utama yang dihadapi adalah kemampuan fiskal daerah yang belum mencukupi jika seluruh kebutuhan anggaran tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
“Jika seluruh kebutuhan anggaran tersebut dibebankan pada APBD Tahun 2026, maka kemampuan fiskal daerah belum mencukupi,” tandasnya.
Untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap tengah menyusun berbagai skema alternatif pembiayaan guna mendukung peningkatan partisipasi JKN.
Salah satu langkah strategis yang akan dioptimalkan adalah peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai pihak seperti rumah sakit, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta klinik-klinik kesehatan yang beroperasi di wilayah Cilacap.
“Salah satu langkah yang akan kami optimalkan adalah peran Corporate Social Responsibility (CSR), baik dari rumah sakit, BUMN, BUMD, termasuk klinik-klinik kesehatan yang ada di Cilacap untuk ikut meng-cover kebutuhan ini,” jelas Syamsul.
Pemkab Cilacap juga telah menyiapkan langkah antisipatif guna memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dari program jaminan kesehatan ini.
Apabila masih terdapat warga yang belum ter-cover jaminan kesehatannya, Syamsul memastikan bahwa mereka akan menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD sebagai solusi sementara.
“Apabila masih ada yang belum ter-cover, maka akan kita maksimalkan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD,” tegasnya.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen Pemkab Cilacap dalam memperkuat sistem kesehatan daerah serta melindungi warganya melalui akses jaminan kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dengan upaya kolaboratif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal serta dukungan dari berbagai sektor terkait, diharapkan target peningkatan partisipasi aktif JKN dapat tercapai sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat.
Dalam arahannya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Cilacap baru-baru ini, Bupati menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan visi kesehatan universal bagi semua lapisan masyarakat di Cilacap.
Keberhasilan mencapai UHC memang merupakan pencapaian penting namun tantangan terbesar adalah memastikan bahwa seluruh peserta terdaftar aktif dan mendapatkan manfaat maksimal dari program ini.
Ke depan, selain fokus pada optimalisasi CSR dan penggunaan BTT, Pemkab juga harus mengeksplorasi kemungkinan kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah serta organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk memperkuat jaringan pendanaan dan dukungan teknis.
Langkah ini sejalan dengan tren global di mana pendekatan kolaboratif dianggap lebih efektif dalam mengatasi masalah kompleks seperti pembiayaan sistem jaminan sosial. (jul/dda)
