BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu penyebab utama maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang terjadi sepanjang 2026.
Lembaga antirasuah tersebut menilai tingginya biaya politik dan mahalnya ongkos kampanye menjadi faktor utama yang mendorong sebagian kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi setelah terpilih.
Fenomena banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dinilai tidak hanya berkaitan dengan integritas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem politik yang masih membutuhkan biaya sangat besar untuk memenangkan pemilihan umum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa hasil kajian lembaganya menunjukkan tingginya biaya kampanye membuat banyak kandidat harus mencari sumber pendanaan dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan sejak sebelum pemilihan hingga setelah kandidat resmi menjabat.
Menurut Budi, kandidat yang memperoleh dukungan finansial dari pihak tertentu berisiko memberikan balas jasa ketika telah menduduki jabatan publik.
Bentuknya dapat berupa pengaturan proyek pemerintah, pemberian izin usaha, jual beli jabatan, hingga berbagai praktik korupsi lainnya.
“Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif baik sebelum maupun setelah menjabat,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, KPK mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pembiayaan politik di Indonesia.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah meningkatkan peran negara dalam membantu pembiayaan kampanye, terutama melalui penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilu.
Menurut KPK, langkah tersebut tidak hanya mampu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung para kandidat, tetapi juga menciptakan persaingan politik yang lebih adil.
Dengan demikian, peserta pemilu tidak lagi terlalu bergantung pada sumber pendanaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Selain itu, KPK juga mengusulkan perubahan pola kampanye agar lebih sederhana dan efisien.
Selama ini, kampanye politik yang melibatkan rapat umum besar, pemasangan alat peraga dalam jumlah masif, hingga mobilisasi massa membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
KPK menilai model kampanye tersebut sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media digital dan media sosial.
Dengan pendekatan tersebut, persaingan politik diharapkan lebih berfokus pada penyampaian gagasan, program kerja, serta kualitas dan integritas calon pemimpin.
Selain menekan biaya kampanye, KPK juga menilai transparansi pendanaan politik harus diperkuat agar praktik korupsi dapat dicegah sejak awal.
Lembaga antirasuah tersebut mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi praktik politik uang serta memperketat pengawasan terhadap aliran dana kampanye.
Menurut Budi, pembatasan transaksi tunai akan mempermudah proses pelacakan sumber dana politik sekaligus mengurangi peluang terjadinya transaksi ilegal selama proses pemilihan berlangsung.
“KPK mendorong berbagai langkah perbaikan, seperti menekan biaya kampanye, memperkuat transparansi sumber dana politik, membatasi transaksi tunai, serta mendorong model kampanye yang lebih sederhana dan berfokus pada gagasan,” jelasnya.
KPK menegaskan bahwa korupsi kepala daerah tidak muncul hanya karena lemahnya integritas individu.
Berdasarkan berbagai perkara yang telah ditangani, terdapat hubungan erat antara tingginya biaya politik dengan munculnya praktik penyalahgunaan kewenangan setelah seorang kandidat memenangkan pemilihan.
Kajian Direktorat Monitoring KPK menunjukkan bahwa kandidat yang mengeluarkan biaya besar selama proses pemilu cenderung berusaha mengembalikan modal politik ketika telah menjabat.
Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai bentuk korupsi, mulai dari suap proyek, gratifikasi, pemerasan, jual beli jabatan, hingga penyalahgunaan anggaran daerah demi memenuhi kepentingan pihak-pihak yang sebelumnya memberikan dukungan finansial.
Fenomena tersebut tercermin dari tingginya jumlah OTT kepala daerah yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 10 kepala daerah telah ditangkap melalui operasi tangkap tangan dengan berbagai modus tindak pidana korupsi.
Kasus yang diungkap meliputi suap proyek pemerintah, gratifikasi, pemerasan, permintaan tunjangan hari raya (THR), hingga praktik jual beli jabatan.
Banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi tantangan besar.
Karena itu, KPK menilai upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus disertai pembenahan sistem politik, transparansi pendanaan, serta penguatan mekanisme pencegahan sejak proses pemilihan kepala daerah berlangsung.
Melalui reformasi pembiayaan politik dan peningkatan pengawasan terhadap sumber dana kampanye, KPK berharap praktik korupsi kepala daerah dapat ditekan sehingga pemerintahan daerah mampu berjalan lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*/stch/dda)
